Diduga Terjadi Mutasi Sepihak Terhadap ASN, BEM Universitas Khairun Tuntut BKN Tindak Tegas Pemkot Tikep

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk memberikan sanksi tegas kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Pemkot Tikep).

Pasalnya Pemkot Tikep diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam kebijakan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap sejumlah ASN yang berdomisili dan bertugas di Kecamatan Oba Utara.

Kebijakan ini dinilai cacat prosedur, sarat muatan politis, dan telah melukai prinsip netralitas ASN.

Menteri Sosial Politik BEM Universitas Khairun, Rajib L Safi menyatakan mutasi yang dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan kinerja atau kebutuhan organisasi.

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Usai Kritik Pemerintah soal Kasus Anak NTT, Ketua BEM UGM Diteror dan Dituding Agen Asing, DPR: Praktik Pembungkaman

“Pada titik ini kami menacermati, bahwa proses mutasi tersebut dilakukan bukan atas dasar meritokrasi, melainkan karena hubungan keluarga ASN tersebut yang diduga secara aktif memberikan dukungan terhadap aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi,” ujar Rajib dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu (23/8/2025).

Lebih lanjut, Rajib menegaskan bahwa tindakan Pemkot Tikep tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Tindakan mutasi yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan sarat dengan motif non-profesional sudah tentu berpotensi mencederai prinsip netralitas ASN serta melanggar ketentuan tentang meritokrasi dan perlindungan hak ASN dari tekanan politik,” tegasnya.

Atas dasar itu, BEM Universitas Khairun mendesak Kepala BKN RI untuk segera memeriksa dan mengaudit ulang seluruh proses mutasi para ASN di Oba Utara oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

"Kedua, apabila dalam audit ditemukan pelanggaran, BKN RI harus memberikan sanksi administratif yang tegas kepada Pemkot Tikep sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap ASN," katanya.

Kemudian Rajib berharap agar mutasi yang bermasalah tersebut dicabut dan status para ASN dikembalikan seperti semula hingga proses yang sesuai prosedur dilakukan.

“Kami mendesak Kepala BKN RI untuk segera periksa kembali proses mutasi para ASN Oba Utara yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan kalaupun ada temuan, BKN segera memberi sanksi,” tutup Rajib. (muu)