Presiden Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura, Fokus Giant Sea Wall untuk Selamatkan 20 Juta Warga

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk menangani kebutuhan mendesak terkait pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan badan ini tidak lepas dari semakin parahnya penurunan muka tanah dan banjir rob di kawasan pesisir. Setidaknya 20 juta warga tinggal di sepanjang Pantura yang terancam dampak langsung jika tidak ada penanganan serius.

“Sebetulnya, rencana ini sudah sejak tahun 90-an. Namun kini kebutuhan itu mendesak, karena rob hampir rutin terjadi di sejumlah wilayah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dipimpin Didit Herdiawan Ashaf

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025, Presiden menunjuk Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP), sebagai Kepala Badan Otorita Pantura.

Didit akan dibantu dua Wakil Kepala, yakni:

Baca Juga

Aksi Rakyat Bela Indonesia Serukan Perlawanan terhadap Pengkhianat Bangsa, Soroti Dugaan Penyadapan

• Darwin Trisna Djajawinata, perwakilan unsur investasi dari Danantara.

• Suhajar Diantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prasetyo menegaskan penunjukan dua wakil kepala dilakukan bukan berdasarkan tafsir politik, melainkan pertimbangan teknis. “Karena proyek ini akan bersinggungan dengan investasi besar dan melibatkan lima provinsi di Jawa, maka dibutuhkan representasi dunia usaha dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Proyek Strategis Nasional

Badan Otorita Pantura memiliki mandat besar untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek Giant Sea Wall. Proyek tanggul laut ini diharapkan dapat mempercepat penanganan rob sekaligus memberikan perlindungan bagi jutaan warga di sepanjang Pantura.

“Badan ini kita bentuk agar kerja lintas sektor lebih fokus, terkoordinasi, dan percepatan penanganan rob benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Prasetyo.

Dengan pembentukan badan otorita ini, pemerintah menargetkan proyek tanggul laut raksasa dapat segera dimulai dan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang selama ini menghantui kawasan pesisir utara Jawa. (nsp)