Anggota Komisi XI DPR Diduga 'Plesiran' Nonton Sydney Marathon, PPI Australia Geram Besar: Kami Malu Wakil Rakyat Tidak Berempati!

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar sejumlah anggota Komisi XI DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Australia jadi sorotan. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia pun turut buka suara.

Melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram @ppiaustralia_, PPI Australia mempertanyakan kunjungan kerja Komisi XI DPR di tengah aksi demo yang memanas di Indonesia.

PPI Australia juga menyoroti bahwa kunjungan kerja Komisi XI DPR dijadwalkan sampai akhir pekan. Sebab, tidak ada aktivitas di kantor Australia di hari Sabtu dan Minggu.

"Mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan? Semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antarnegara tidak mungkin dilaksanakan," tulis surat terbuka tersebut, dikutip Minggu (31/8/2025).

Selain itu, PPI Australia juga mempertanyakan soal jadwal anggota Komisi XI DPR dalam ajang Sydney Marathon dan berwisata ke sejumlah lokasi.

"Mengapa anggota dewan justru ikut serta dalam kegaitan non-kerja seperti, ajang Sydney Marathon, wisata ke Blue Mountain dan Scenic World & Echo Point," demikian lanjutan surat tersebut.

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

PPI Australia juga menuntut agar Komisi XI DPR memberikan penjelasan soal kunjungan kerjanya tersebut, khususnya soal transparansi anggaran, serta manfaatnya.

Para legislator juga diminta segera kembali ke Indonesia untuk menjawab tuntutan aksi masyarakat.

Diketahui, hingga Minggu (31/8/2025) beberapa massa masih berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI yang dijaga ketat aparat.

Tak sampai di situ, para diaspora tersebut menegaskan bahwa mereka merasa malu karena kelakuan anggota DPR yang tidak transparan.

"Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi di balik alasan kerja. Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati publik," katanya. 

PPI Australia menegaskan, para wakil rakyat mestinya berdiri bersama publik, bukan meninggalkan mereka. (iwh)