Besok Jakarta Kembali Memanas: BEM SI Demo Besar, DPR & Partai Politik Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com - Jakarta sempat terasa sedikit lebih tenang pada Senin (1/9/2025), setelah berhari-hari mencekam akibat rentetan aksi demonstrasi di berbagai titik vital. Namun ketenangan ini hanya bersifat sementara. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan mereka akan kembali turun ke jalan besok, Selasa (2/9/2025).

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram. Ia menegaskan, penundaan aksi hari ini dilakukan semata karena kondisi Jakarta yang dinilai masih belum stabil dan berpotensi memicu bentrokan liar.

“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” kata Ikram dalam keterangan resminya.

Aksi yang akan digelar besok merupakan kelanjutan dari gerakan “Indonesia (C)Emas” yang pertama kali digulirkan 28 Juli 2025 lalu. Ikram memastikan strategi baru sudah disiapkan agar seluruh aspirasi mahasiswa bisa tersampaikan secara efektif sekaligus damai. “Segala bentuk tuntutan dan aspirasi harus bisa tersampaikan tanpa terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis,” tegasnya.

Ketegangan Politik, DPR & Partai Politik Jadi Sorotan

Kembalinya gelombang mahasiswa ini menambah panas suhu politik nasional. Partai-partai politik pun ikut melakukan langkah darurat, salah satunya dengan menonaktifkan sejumlah kadernya yang duduk di DPR. Namun, publik mempertanyakan: apakah penonaktifan ini berarti kursi DPR otomatis dicabut?

Baca Juga

Kepala Bakom Qodari: PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi Sekaligus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Jawabannya: tidak. Sesuai UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014, penonaktifan hanya berdampak internal partai atau fraksi, tanpa mengubah status resmi keanggotaan DPR. Perubahan kursi hanya bisa terjadi lewat mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW), yang berlaku bila anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, dijatuhi pidana lima tahun atau lebih, atau resmi diberhentikan dari partai.

Artinya, meski partai politik mencoba meredam gejolak publik dengan “nonaktifkan kader nakal”, secara hukum para anggota DPR itu tetap sah menjabat hingga ada mekanisme PAW yang final. Hal inilah yang memunculkan kritik: publik bisa salah paham seolah anggota sudah diberhentikan, padahal faktanya masih duduk manis di kursi parlemen.

Prabowo Instruksikan Tindakan Tegas

Sementara itu, dari Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto langsung pasang kuda-kuda menghadapi potensi eskalasi aksi mahasiswa. Dalam konferensi pers Minggu (31/8/2025), ia menegaskan bahwa aparat harus bertindak tanpa ragu terhadap siapa pun yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah warga, atau mengganggu pusat ekonomi.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo.

Selain pengerahan TNI-Polri, Presiden juga menugaskan BIN untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan. Tujuannya jelas: mengantisipasi kelompok liar yang bisa menyusup ke dalam aksi BEM SI dan memicu kekacauan baru.

Jakarta Menahan Napas

Meski BEM SI menegaskan aksi besok akan damai, aparat tetap menyiagakan pengamanan ekstra di kawasan Senayan (Gedung DPR/MPR), Polda Metro Jaya, hingga Mako Brimob. Semua titik vital diperkirakan rawan mengingat memanasnya situasi politik.

Dengan mahasiswa yang bersiap kembali memenuhi jalanan, partai politik yang sibuk dengan drama internal, serta instruksi keras dari Presiden, publik kini menahan napas. Selasa, 2 September 2025, bisa jadi hari penentu: apakah aspirasi tersampaikan secara damai, atau justru membuka babak baru gejolak politik nasional. (nsp)