TNI Benarkan Instruksi Pembentukan Pam Swakarsa: Bukan Perintah, Hanya Ajakan

Jakarta, tvOnenews.com - Markas Besar (Mabes) TNI angkat bicara soal instruksi pembentukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) di seluruh Indonesia.

Isu Pam Swakarsa ini menjadi sorotan setelah beredarnya surat berkop Generasi Muda FKPPI yang berisi instruksi pelaksanaan Pam Swakarsa hingga pengerahan kader.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, tidak membantah isi surat tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa hal itu bukan sebuah perintah resmi, melainkan sebatas ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengamanan lingkungan.

Freddy menyebut, ajakan ini sejalan dengan tujuan menciptakan sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan pasca rentetan aksi demonstrasi yang berujung anarkis di sejumlah daerah.

"Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga

Lima Calon Manajer KDMP Meninggal Dunia, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Program Latsarmil

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pam Swakarsa bukanlah pengganti peran aparat keamanan.

Sebaliknya, hal ini dipandang sebagai bentuk kolaborasi yang bisa memperkuat stabilitas sosial.

"Imbauan atau ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar. TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk Generasi Muda FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,” jelasnya.

Freddy memastikan bahwa setiap kegiatan tetap berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

Hal itu tentu agar tetap sejalan dengan koridor hukum serta menjaga semangat persatuan dan bukan memecah belah masyarakat.

"TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli/ronda serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat," tegas Freddy.

DPR Dukung Pam Swakarsa

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono secara terbuka menyampaikan dukungannya atas instruksi TNI tersebut.

Sebab, ia berpandangan bahwa pemberlakuan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) tidak akan membuat Indonesia kembali ke era Orde Baru. 

Dave menegaskan, keterbukaan informasi dan situasi politik sekarang sudah sangat maju dibandingkan era orde baru.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak khawatir soal kemungkinan tersebut.

"Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini," kata Dave kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Di sisi lain, Komisi I DPR mendukung sekaligus akan memantau TNI jika memberlakukan Pam Swakarsa. 

Dave menambahkan sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.

"Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan," pungkasnya.

Sekilas informasi, pembentukan Pam Swakarsa era Orde Baru dahulu adalah upaya untuk menghadapi aksi demonstrasi yang berkembang di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menentang penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR 1998.

Seperti diberitakan Harian Kompas pada 12 November 1998, pasukan ini muncul sebagai pengamanan masyarakat yang diorganisir untuk menjaga kelancaran sidang tersebut, yang dianggap berisiko besar terganggu oleh aksi protes.

Berbagai catatan menyebut, alih-alih berfungsi sebagai pengamanan sipil yang damai, Pam Swakarsa justru terlibat dalam sejumlah bentrokan fisik dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menentang sidang dan menentang adanya pasukan itu sendiri. (rpi)