Heboh UMKM Angkat Kaki di Blok M, Penasihat Kopema Bantah Isu Sewa Kios Naik Rp15 Juta

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik kios kosong di District Blok M, Jakarta Selatan, mendapat tanggapan dari Penasehat Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (KOPEMA) Mumu Mujtahid.

Ia menegaskan kabar soal tarif sewa kios mencapai Rp15 juta per bulan adalah tidak benar dan hanya isu yang dipelintir.

“Kenaikan sewa itu sebenarnya memang aslinya dari pihak MRT sesuai perjanjian dengan koperasi, yaitu Rp300 ribu per bulan bagi pemilik kios yang menggunakan sendiri dan Rp1,5 juta per bulan bila disewakan ke orang lain,” kata Mumu saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (4/9/2025).

Mumu menilai pernyataan yang menyebut ada batas atas dan batas bawah tarif sewa seperti yang sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak tepat.

“Jadi enggak ada itu batas atas batas bawah seperti yang disampaikan oleh Pak Gub, mungkin laporan MRT seperti itu. Tapi pastinya enggak gitu,” ujarnya.

Terkait isu sewa kios Rp15 juta, Mumu membantah keras. Ia menyebut jumlah tersebut hanyalah akumulasi dari tunggakan beberapa bulan yang diperbesar narasinya.

Baca Juga

Ramainya Aktivitas di Blok M, Menekraf Apresiasi Sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi Kreatif

“Enggak masuk akal lah sewa satu kios Rp15 juta. Itu ada beberapa kios dan untuk dua bulan. Itu pun sesungguhnya belum dibayar alias nunggak terus kabur dengan merusak kios dan bikin cerita berbau fitnah,” jelasnya.

Menurut Mumu, mayoritas pedagang yang hengkang justru memiliki tunggakan sewa.

“Posisi mereka yang pergi itu umumnya nunggak dua bulan dan ada yang tiga, empat bulan juga. Terus MRT minta uang jaminan juga plus service charge Rp100 ribu. Kalau diakumulasi untuk dua bulan (Juli dan Agustus) maka jadi terasa besar. Belum lagi Nasi Matah itu pakai empat kios, makin terasa lagi besarnya,” terangnya.

Sebelumnya, penutupan sejumlah kios makanan di District Blok M ramai di media sosial. Beberapa pedagang bahkan menyuarakan keresahan soal sewa dobel yang dianggap memberatkan.

Namun pihak koperasi menilai kabar tersebut sudah dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. (agr/nsi)