Pengamat Soroti Kisruh Sewa District Blok M: Ada Asimetri Informasi, Pemprov DKI Harus Audit!

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik sewa kios di District Blok M dinilai bukan semata persoalan tunggakan, melainkan buntut dari asimetri informasi antara pedagang, Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema), dan MRT Jakarta selaku pengelola kawasan.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Lab 45, Baginda Muda Bangsa, saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (5/9/2025).

“Kalau kita cermati kejadian tarif sewa di District Blok M, saya rasa ini permasalahannya adalah asimetri informasi antara pedagang, pihak koperasi sebagai perantara pembayaran sewa, dan pihak MRT yang memiliki mandat untuk mengelola kios distrik Blok M. Situasi ini membuat kebingungan yang terlihat dari koperasi dan pihak MRT yang ‘lempar tanggung jawab’,” ujarnya.

Menurut Baginda, langkah cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah tepat sebagai respons awal. Namun, ia menyarankan agar Pemprov DKI segera melakukan audit menyeluruh untuk memastikan pihak mana yang harus bertanggung jawab, sekaligus mengevaluasi mekanisme kerja sama dengan pedagang.

“Apa yang dilakukan Gubernur DKI saya rasa sudah tepat sebagai bentuk respons cepat terhadap polemik ini. Saya sendiri menyarankan pemda DKI bisa melakukan audit untuk melihat pihak mana yang bertanggung jawab sekaligus bisa mengevaluasi mekanisme kerja sama untuk pedagang,” jelasnya.

Selain itu, Baginda menekankan pentingnya transparansi dan sistem pembayaran yang lebih modern. Menurutnya, hal ini bisa mencegah kisruh serupa terulang di masa mendatang.

Baca Juga

MRT Jakarta-Tangerang Mulai Dibangun 2026 Dimulai dari Stasiun Thamrin

“Intinya, transparansi informasi dan penggunaan pembayaran digital payment adalah hal yang dibutuhkan. Kebijakan revitalisasi District Blok M adalah inisiatif yang baik untuk mendukung ekonomi UMKM, sayang jika tidak berjalan optimal, bahkan merugikan pedagang karena sistem yang belum matang,” tegasnya.

Ia juga menilai, mediasi antara MRT, koperasi, dan pedagang yang difasilitasi Pemprov DKI merupakan langkah mendesak untuk meredakan polemik.

“Iya saya rasa ini sangat perlu dilakukan agar tidak ada saling tuduh. Bisa dimintakan bukti-bukti, misal dari pedagang bukti transfer sewanya mana, begitu juga dari pihak koperasi. Jadi, tidak ada lagi saling tuduh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, gratiskan penyewaan toko di Basement Blok M Hub, Jakarta Selatan, buntut viralnya para UMKM yang tutup akibat biaya sewa toko yang naik drastis hingga Rp15 juta.