BEM SI Kerakyatan Keluarkan Pernyataan Sikap, Kecam Aksi Represif Aparat 

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Banten Se-Jabodetabek (BSJB) menggelar pernyataan sikap di Kampus UPN Veteran Jakarta pada Jumat (5/9/2025). 

Agenda ini menjadi bentuk respons mahasiswa atas dinamika sosial-politik yang belakangan mencuri perhatian publik, mulai dari meningkatnya tindakan represif aparat keamanan hingga terjadinya kerusuhan dalam aksi massa yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh diam ketika melihat praktik ketidakadilan yang terus berulang. 

Mereka menilai, tindakan represif aparat dalam menghadapi massa justru telah menciderai prinsip demokrasi, melanggar hak asasi manusia, serta berpotensi menimbulkan trauma sosial di kalangan masyarakat sipil.

“Represivitas tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Di sisi lain, aksi anarkis yang kerap terjadi juga tidak boleh dibiarkan, karena hanya akan merusak citra gerakan rakyat yang murni memperjuangkan keadilan,” tegas pernyataan sikap yang dibacakan.

Lebih jauh, BEM SI Kerakyatan BSJB menuntut agar Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah peristiwa belakangan ini. 

Baca Juga

Bak Bumi dan Langit, Timnas Italia Unggul Telak atas Bosnia Jelang Final Playoff Piala Dunia 2026 Zona Eropa

Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi independen yang bersifat transparan, akuntabel, dan terbuka untuk publik dalam mengusut tuntas aktor intelektual di balik kerusuhan.

Tidak hanya soal aparat, mahasiswa juga menyoroti stagnasi kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. 

Dalam sikapnya, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. 

Keduanya dianggap sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam melawan praktik korupsi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

Selain itu, mahasiswa juga menegaskan pentingnya reformasi partai politik. Mereka menilai partai politik sebagai pilar demokrasi seharusnya memiliki integritas tinggi dan benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan sekadar alat kepentingan elite.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB juga menolak keras segala bentuk militerisme di ranah sipil. Menurut mereka, supremasi sipil harus dijaga demi keberlangsungan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada rakyat.