Besuk 68 Pendemo yang Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Menko Yusril Klaim Tak Ada Kekerasan Aparat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa tersangka demo ricuh Jakarta yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, tidak mendapat kekerasan dari aparat.

Hal ini dinyatakan dirinya usai melakukan kunjungan terhadap 68 tersangka yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, pada Selasa (9/9/2025). 

“Kemudian kami juga berdialog dengan hampir semua rekan-rekan dalam sel itu, menanyakan apakah mereka diperlakukan dengan baik, semua menjawab diperlakukan dengan baik. Tidak ada kekerasan dilakukan oleh aparat, mereka mengatakan tidak ada,” kata Yusril.

Sementara itu Yusril menyebutkan bahwa saat ini para tersangka juga telah menjalani pemeriksaan. Namun tidak semua tersangka memiliki penasihat hukum.

“Apakah mereka sudah menjalani pemeriksaan? semua mengatakan sudah menjalani pemeriksaan dan ketika ditanya apakah semua sudah didampingi oleh penasihat hukum Pengacara atau advokat, tidak semua menjawab bahwa mereka sudah didampingi advokat,” tutur Yusril.

Kemudian Yusril mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Otto Hasibuan telah menyarankan kepada para tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum ketika dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga

Mutasi dan Rotasi Pejabat Polres di Wilayah Polda Metro Jaya: Dua Kapolres Hingga Lima Wakapolres Berganti

“Saya dan pak Otto menyarankan kepada mereka, mereka berhak untuk memberitahu penyidik bahwa mereka ingin didampingi oleh penasihat hukum. Nah kalau pun mereka tidak mampu menyediakan penasihat hukum, maka pemerintah akan menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma kepada mereka dan itu merupakan kewajiban negara,” tukas Yusril.

“Tapi oleh karena berbagai persangkaan yang ditujukan kepada mereka mungkin tidak semua diancam 5 tahun, jadi tidak semuanya juga harus didampingi penasihat hukum. Kecuali mereka menghendaki didampingi oleh penasihat hukum. Tapi kalo diancam pidana lebih diaatas lima tahun maka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam konteks pemeriksaan,” lanjutnya. (ars/raa)