Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia Soroti Rasio Pajak Indonesia 12% PDB, Jauh dari Rata-rata di Asia Pasifik

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) telah mendeklarasikan dirinya sebagai Lembaga Pengawasan independent, transparan, dan berintegritas atas kebijakan, insentif, serta praktik perpajakan.

Dalam acara deklarasi tersebut, turut dilaksanakan juga agenda diskusi publik yang menghadirkan Fauzi H. Amro anggota DPR RI Komisi XI Masyhudi Staff Ahli Jaksa Agung, dan Abdul Ghofur COO Pajakind. 

Dalam sambutannya, Harianto Minda, Ketua Umum LPPI menyatakan, rasio pajak Indonesia masih stagnan di kisaran 12% PDB, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik sekitar 19–20%. 

"Di sisi lain, belanja perpajakan (tax expenditure) mencapai Rp 362,5 triliun pada 2024 atau 1,73% PDB, namun efektivitasnya dalam mendukung pembangunan dan investasi produktif masih dipertanyakan. Belum lagi, tingkat kepatuhan pajak badan usaha sangat rendah hanya sekitar 6% dari total wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunan pada 2024 dan praktik perencanaan pajak yang agresif terus terjadi, termasuk melalui transfer pricing, alih aset, maupun penyalahgunaan fasilitas insentif," ujarnya.

Fauzi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Pajak merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun keadilan fiskal hanya dapat terjamin apabila hak-hak wajib pajak dilindungi secara penuh oleh negara. 

Baca Juga

Kasus Cibiran Pasien BPJS Viral, FKKMK UGM Siapkan Sanksi Bagi Dokter PPDS Elda Putri Jika Terbukti Melanggar

"Maka dari itu pada prinsipnya kami mendukung berdirinya Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Staff Ahli Jaksa Agung Masyhudi turut menambahkan "memang dari sisi kebijakan, dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah kasus yang cukup ramai ya seperti yang terjadi pada Bupati Pati yang mengeluarkan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dinilai tidak berdasar kajian akademik, bahkan tumpang tindih dengan regulasi pusat, lalu belum lagi kasus besar Rafael Alun sebelumnya. Pada prinsipnya kami mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat melalui LPPI ini untuk saling mengawasi, agar integritas dan kepercayaan publik kita terhadap mekanisme perpajakan kita juga baik.”

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Ghofur, praktisi pajak professional yang merupakan COO Pajakind dalam kesempatan ini menyampaikan “Salah satu aspek yang cukup menrarik untuk disorot adalah bagaimana mekanisme pajak PBB P5L ini dapat dilaksanakan secara akuntabel dan optimal. Karena PBB P5L dapat secara simultan menyokong tidak hanya pada basis pembangunan nasional, melainkan juga pembangunan daerah potensial di Indonesia.”