Pernyataan Kontroversial, Menkeu Purbaya Minta Maaf soal Respons Tuntutan 17+8: Bukan Suara Sebagian Kecil Rakyat
- ANTARA
8 Tuntutan Tambahan (deadline 31 Agustus 2026):
-
Bersihkan DPR besar-besaran, lakukan audit dan perketat syarat anggota.
-
Laksanakan reformasi partai politik, termasuk keterbukaan laporan keuangan dan fungsi pengawasan.
-
Laksanakan reformasi sektor perpajakan secara adil.
-
Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
-
Lakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
-
Tegaskan kembali posisi TNI untuk kembali ke barak.
-
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
-
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, hingga tata kelola Danantara.
Daftar panjang tuntutan itu memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak sekadar soal isu ekonomi, melainkan juga krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Respons Pemerintah dan Tantangan Ekonomi
Meski sempat tersandung pernyataan kontroversial, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah mendengar aspirasi rakyat. Ia mengaku berkomitmen untuk menekan angka pengangguran dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kami ingin membuka peluang kerja seluas-luasnya. Itu prioritas utama saya,” kata Purbaya.
Pengamat politik menilai klarifikasi ini penting untuk meredam eskalasi politik, terutama karena demo 17+8 berhasil menggalang dukungan luas di berbagai kota. Kesalahan komunikasi pejabat bisa memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat, sehingga koreksi Purbaya dianggap langkah tepat.
Sudah Minta Maaf, Purbaya Harus Tepati Janji
Permintaan maaf Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan suara rakyat, sekecil apapun. Apalagi demo 17+8 membawa tuntutan yang menyentuh hajat hidup banyak orang.
Kini publik menunggu bukti nyata dari janji Purbaya untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus membuka jalan dialog antara pemerintah dan masyarakat. (nsp)
Load more