Golkar soal Usulan UU Anti Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur, Ruwet

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji angkat bicara soal usulan pembentukan undang-undang anti flexing. Sarmuji menilai, hal-hal yang bisa ditangani secara sederhana, tidak perlu diatur dalam UU.

"Saya belum membayangkan ya (UU anti flexing), hal yang sederhana tidak perlu diatur, ruwet ya. Jangan semua diatur undang-undang gitu loh," kata Sarmuji kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 September 2025.

Sarmuji menyebut, masing-masing fraksi bisa membuat pedoman atau code of conduct terkait hal-hal apa saja yang boleh atau tidak dilakukan anggota partai. 

"Bisa membuat landasan etis supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri dan itu perlu terus-menerus diingatkan kepada anggota DPR RI," tutur dia.

Dia pun menilai, urusan flexing tidak perlu diatur dalam undang-undang. Persoalan flexing kata Sarmuji cukup diingatkan oleh para pimpinan fraksi masing-masing.

"Masa urusan flexing diatur undang-undang sih, ya cukup diatur oleh, dikawal oleh pimpinan fraksinya masing-masing di rapat-rapat begini efektif saya pikir karena mereka takut sama pimpinan fraksinya," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani mengusulkan adanya undang-undang anti flexing untuk dibahas di DPR RI. Usulan ini disampaikan agar tidak ada lagi pejabat yang pamer tanpa empati ke rakyat.

Hal itu disampaikan Ahmad Dhani usai mengikuti pertemuan tertutup antara Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan anggota dan pimpinan DPR Fraksi Gerindra di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin, 8 September 2025 malam.

"Saya mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju. Mudah-mudahan Komisi I nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi," kata Ahmad Dhani kepada wartawan, dikutip Rabu (10/9/2025).

Ahmad Dhani menjelaskan, dirinya mengusulkan UU anti flexing setelah mendengarkan arahan dan pesan dari Prabowo.