Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Pesisir Cilincing, KKP Panggil Perusahaan Pemilik Tanggul ke Kantor Pusat Hari Ini

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi keluhan nelayan Cilincing yang merasa aktivitas melaut terganggu akibat adanya tanggul beton raksasa di pesisir Jakarta Utara. KKP memastikan akan memanggil perusahaan pemrakarsa untuk dimintai penjelasan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pihaknya akan bertemu dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN), pada Kamis (11/9/2025) siang.

“Ini rencana hari ini saya mau panggil ke kantor pusat nih, dari pihak perusahaannya terkait dengan keluhan nelayan. Ya mereka sejauh mana ininya supaya lebih jelas,” kata Pung, saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (11/9/2025).

Meski proyek tanggul sudah berizin lengkap, Pung menegaskan KKP tetap akan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat pesisir.

“Selama masih ada, selama sudah ada izinnya kita enggak bisa ini ya, selama masih ada izin dari KKP, PKKPR-nya, kemudian masih sesuai sih enggak masalah. Kalau izin disalahgunakan itu yang kita pasti akan melakukan tindakan,” tegasnya.

Menurut Pung, pengembangan Terminal Umum yang dibangun PT KCN ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun ia menegaskan kepentingan nelayan tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga

Muncul Kabar TPS Ilegal di Cilincing, DPRD Sentil Pemprov DKI Jakarta

“Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama,” ucapnya.

Sebelumnya, Kemunculan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, menimbulkan polemik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan proyek tersebut bukan berada di bawah kewenangan mereka.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menegaskan izin pembangunan tanggul itu menjadi ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP,” kata Chico, saat dihubungi, Kamis (11/9/2025).

Chico menambahkan, tanggul itu berdiri di kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut juga bisa ditanyakan kepada pengelola pelabuhan. (agr/ree)