Heboh! 15 Ribu WNA di Bali Tercatat Punya BPJS, Ternyata...

Jakarta, tvOnenews.com – Publik sempat dibuat heboh dengan kabar bahwa ribuan warga negara asing (WNA) di Bali sudah memiliki BPJS Kesehatan. Angka yang mencuat pun cukup besar, yakni lebih dari 15.000 orang asing terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, faktanya bukan turis atau pelancong yang bebas mendaftar. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa yang dimaksud adalah WNA yang bekerja di Indonesia minimal enam bulan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Hanya untuk Pekerja Asing

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (8/9/2025), Ghufron menjelaskan aturan tersebut berlaku wajib bagi tenaga kerja asing.

“Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, setiap orang termasuk pekerja rumah tangga dan juga orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN,” tegasnya.

Dengan aturan itu, WNA yang sekadar berlibur ke Bali tidak bisa serta-merta mendapatkan BPJS Kesehatan. Kepesertaan hanya berlaku bagi mereka yang memang memiliki izin tinggal kerja resmi.

Baca Juga

Petugas Imigrasi dan WN Rusia Sekongkol Peras-Aniaya WNA di Bali

15 Ribu WNA di Bali Terdaftar

Ghufron menyebut, dari catatan BPJS Kesehatan, lebih dari 15.000 orang asing di Bali telah menjadi peserta aktif JKN. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah WNA di Bali bisa dengan mudah ikut program yang biasanya identik dengan warga lokal.

“Di Bali saja sudah lebih dari 15.000 orang asing yang menjadi peserta BPJS,” ujar Ghufron dalam rapat tersebut.

Data ini sontak menjadi bahan perbincangan publik, mengingat Bali dikenal sebagai destinasi utama turis mancanegara. Banyak yang mengira kepesertaan tersebut berlaku untuk wisatawan.

Peserta JKN Sudah Capai 281 Juta Orang

Lebih jauh, Ghufron menjelaskan cakupan kepesertaan JKN secara nasional sudah sangat luas. Saat ini tercatat 281 juta orang yang masuk ke dalam sistem BPJS Kesehatan, atau setara dengan 98,82 persen penduduk Indonesia.

“Cakupan kepesertaan program JKN ini sudah luar biasa, 281 juta lebih atau 98,82 persen UHC (Universal Health Coverage),” ungkapnya.

Pencapaian ini bahkan dibandingkan dengan negara lain yang butuh waktu lebih lama. Jerman perlu 127 tahun, Brussel lebih dari 100 tahun, Jepang 36 tahun, Korea Selatan 12 tahun. Sementara Indonesia hanya 10 tahun sejak BPJS lahir.

Layanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Sebagai peserta, baik warga lokal maupun pekerja asing, memiliki hak atas layanan kesehatan yang dijamin BPJS. Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, layanan tersebut meliputi:

• Pelayanan promotif dan preventif
• Pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif
• Fasilitas obat dan bahan medis habis pakai
• Layanan gawat darurat
• Pelayanan skrining kesehatan

Namun, ada pula 21 jenis layanan yang tidak ditanggung BPJS, di antaranya operasi plastik, perawatan kecantikan, program hamil, hingga pengobatan akibat tindak pidana atau kecelakaan kerja yang sudah dijamin program lain.

Isu Sensitif di Tengah Polemik BPJS

Masuknya 15 ribu WNA sebagai peserta JKN di Bali menjadi isu sensitif. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa regulasi berlaku setara bagi siapa saja yang bekerja di Indonesia. Namun di sisi lain, publik menyoroti masih banyak warga lokal yang mengaku kesulitan membayar iuran BPJS.

Fakta bahwa kepesertaan WNA hanya berlaku untuk pekerja asing, bukan turis penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. (nsp)