Nelayan Cilincing Tegaskan Tanggul Beton Dinilai Hancurkan Bentang Alam dan Ekonomi Warga

Jakarta, tvOnenews.com – Pembangunan tanggul beton raksasa di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, terus menuai penolakan dari para nelayan. Ketua Perkumpulan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) DKI Jakarta, Muhamad Tahir, menegaskan bahwa proyek tersebut telah merusak bentang alam sekaligus mengancam keberlangsungan hidup nelayan.

“Ya, memang sangat berdampak sekali terhadap pembangunan tanggul yang dilakukan oleh korporasi yang ada. Yang pertama, itu akan merubah bentang alam. Artinya arus semakin melemah di Teluk Jakarta. Yang kedua, akan terjadi pendangkalan akibat sedimen-sedimen. Artinya, bila mana itu terjadi pendangkalan, secara otomatis nelayan ini semakin sulit untuk melaut,” ujar Tahir di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Ia menyebut praktik pengkavelingan laut yang dilakukan perusahaan-perusahaan telah merampas area tangkap nelayan. Menurutnya, seharusnya ada solusi yang berpihak kepada nelayan sebelum proyek berjalan.

“Dengan adanya pengkaveling-pengkavelingan laut yang dilakukan oleh korporasi, perusahaan-perusahaan, ini adalah area tangkap nelayan. Dan seindahnya diberikan dulu solusi yang terbaik untuk nelayan,” ucapnya.

Tahir mengatakan pihaknya bersama tokoh-tokoh nelayan sudah berulang kali mendorong pemerintah maupun perusahaan untuk membangun pelabuhan terpadu sebagai solusi. Namun, hingga kini aspirasi tersebut tak kunjung ditanggapi.

“Kalau selama ini pembangunan, pembangunan pelabuhan itu tidak dilakukan, secara otomatis ini akan memantik kawan-kawan nelayan untuk melawan, untuk melakukan gerakan-gerakan. Karena kenapa? Dia selain istilahnya pusing di dalam rumah tangganya, dia juga akan pusing juga istilahnya untuk sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan di laut,” tegasnya.

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Lebih lanjut, Tahir mengungkapkan dampak nyata yang kini dirasakan nelayan akibat keberadaan tanggul beton adalah meningkatnya biaya melaut serta semakin langkanya ikan di perairan Teluk Jakarta.

“Yang pertama, mereka melaut semakin jauh, biaya melaut cost semakin tinggi. Yang kedua, ikan itu semakin langka. Akhirnya berdampak sekali berdampak lainnya terhadap ekonomi keluarga-keluarganya. Ini lah yang jadi masalah utama, masalah vital yang terjadi hari ini. Ini lah sesungguhnya jeritan-jeritan nelayan yang sampai hari ini tidak pernah direspon,” paparnya.

Ia menambahkan, berbagai upaya permohonan yang diajukan nelayan kepada perusahaan hingga kini tidak digubris.

“Kami sudah beberapa kali coba ajukan permohonan kepada korporasi-korporasi yang melakukan pengkavelingan-pengkavelingan ini, tapi sampai hari ini tidak diindahkan. Tidak ada respon sama sekali. Artinya saat ini nelayan siap bergerak,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI tidak terlibat dalam pembangunan tanggul tersebut. Menurutnya, izin pembangunan dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN).

“Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karyacipta Nusantara,” ujar Pramono, Kamis (11/9/2025). (agr/nba)