Majelis Hakim PN Bandung Diminta Tolak Eksepsi, Habib Bahar Smith Pasrah

Bandung, Jawa Barat - Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Habib Bahar bin Smith dan tim kuasa hukumnya. 

Pada sidang yang berlangsung Selasa (19/4/2022) siang di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung itu, Jaksa menilai nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum Bahar bin Smith tidak berdasar.

"Pada kesempatan ini kami berkesimpulan bahwa permohonan penasihat hukum yang diajukan dalam eksepsi tidak beralasan dan oleh karena itu kami berpendapat permohonan tersebut seyogianya ditolak," ucap jaksa Suharja.

Jaksa juga menjawab tudingan pengacara dalam eksepsi yang menyebut dakwaan bernuansa politis, sehingga mereka menilai kliennya dizalimi.

"Sesuai uraian bahwa ketentuan Pasan 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan KUHP adalah sah dan bukan alat komoditas politik yang ada dalam pikiran penasihat hukum terdakwa," tambahnya.

Hakim Dodong Rusdani lantas mempersilakan Bahar Smith yang menjadi terdakwa kasus penyebaran berita bohong dalam sebuah ceramah di Bandung itu untuk mengomentari tanggapan jaksa atas eksepsinya itu.

Baca Juga

Habib Bahar bin Smith Akui Sempat Teleponan dengan Hercules: Ormas GRIB Tak Mengaku

"Tidak ada pertanyaan yang mulia. Apapun keputusan yang mulia, saya terima" kata Bahar Smith.

Hakim lalu meminta waktu mengambil sikap atas tanggapan jaksa. Sidang dilanjutkan pekan depan.

"Majelis hakim memohon waktu untuk putusan sela. Setelah ini tidak ada replik duplik karena ini persoalan keberatan terhadap surat dakwaan. Kalaupun nanti putusan sela, Undang-undang memberikan hakim untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi. Tapi nanti setelah bersama-sama dengan pokok perkara saat diputus," ujar Dodong.

Bahar Smith menjalani proses hukum karena didakwa menyebarkan kebohongan atau hoaks dalam salah satu ceramahnya yang diketahui digelar di Bandung beberapa waktu lalu.

Bahar diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHP. (abb/act)