Gubernur DKI Pramono Anung Desak KCN Buka Akses: Nelayan Cilincing Jangan Sampai Terganggu!

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun tangan menanggapi keluhan nelayan Cilincing, Jakarta Utara, terkait keberadaan pagar beton milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) di pesisir.

Ia meminta jajarannya segera berkomunikasi dengan pihak KCN agar aktivitas nelayan tidak terhambat.

“Saya minta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk berkomunikasi dengan PT tersebut agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu,” kata Pramono di BATASpace, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (14/9/2025).

Pramono mengakui Pemprov DKI tidak memiliki banyak kewenangan karena izin pembangunan pagar beton sudah dikantongi KCN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap akan mendorong agar akses bagi nelayan tetap terjamin.

“Terkait perizinan memang itu menjadi kewenangan KKP, tetapi yang paling penting, yang menjadi tanggung jawab Jakarta supaya mereka para nelayan tidak terganggu untuk mencari nafkah,” ujarnya.

Baca Juga

Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Kembali Raih Gelar Juara, Gubernur DKI Jakarta: Tolong Berikan Kado Spesial untuk Kami

Sebelumnya, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi, akhirnya buka suara terkait polemik tanggul beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, yang viral karena dianggap menghalangi akses nelayan.

Widodo menegaskan struktur beton itu bukan pembatas laut, melainkan bagian dari proyek pembangunan pelabuhan.

“Kami bukan bikin pulau, lalu kami kavling-kavling, jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” kata Widodo dalam konferensi pers di Kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Widodo menjelaskan, proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kerja sama pemerintah dan swasta dengan skema konsesi. Pembangunan ini, menurutnya, tidak mengandalkan dana APBN maupun APBD, dan seluruh hasilnya nanti akan menjadi milik negara melalui Kementerian Perhubungan.

“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Tentu proyek ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka menggerakkan roda ekonomi,” ujarnya.

Saat ini, progres pembangunan pelabuhan sudah mencapai 70 persen. Pier 1 di sisi kiri telah selesai, Pier 2 ditargetkan rampung pada 2025, sementara Pier 3—yang menjadi sorotan karena keberadaan struktur beton—masih dalam tahap pengerjaan. (agr/nba)