Anggota DPR Nilai Pergantian Kapolri Bukan Termasuk Reformasi, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto menyebut pergantian Kapolri tak masuk ke dalam bagian reformasi Polri. 

Pasalnya, menurut Rikwanto reformasi merupakan bagian dari tubuh institusi tersebut.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

“Kalau menurut saya itu hal yang berbeda ya. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya presiden,” ucap Rikwanto. 

Rikwanto menambahkan reformasi itu bisa dimulai dari RUU Polri yang sudah lama dibahas. Namun, ia menyadari bahwa ada perbedaan secara teknis di lapangan.

“Itu bisa jadi dimasukkan juga, bisa juga hal yang berbeda ya. Karena undang-undang itu juga berbicara tentang hal yang substantif. Kalau reformasi kan bisa juga bicara dengan tata cara bertindak, cara-cara teknis-teknis di lapangan, macam-macam,” tuturnya.

Baca Juga

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Terkait mekanisme reformasi, ia menyebut akan ada tim khusus yang dibentuk untuk merumuskan langkah-langkah konkret. Tim ini, menurutnya, dapat melibatkan unsur internal maupun eksternal Polri.

“Kalau nggak salah itu ada tim nanti yang dibentuk untuk membahas maksud reformasi di tubuh Polri,” jelas Rikwanto.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. 

Pembentukan itu sebagai bentuk merespon aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama.

"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujar eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dikutip Jumat (12/9/2025)

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Prabowo sudah lebih dulu melakukan langkah tersebut. Bahkan, sebelum diminta langsung oleh GNB.

"Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi," ujar Nasaruddin.

Kemudian, Prabowo juga disebut menyetujui pembentukan komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demonstrasi pada 25-30 Agustus 2025 lalu.