Motif Lain Kasus Pembunuhan Kacab BRI, Kuasa Hukum Ungkap Indikasi Pelaku Pembobolan Bank

“Kartu nama itu diberikan langsung oleh almarhum ketika menawarkan kerja sama bisnis. Jadi jelas, ada komunikasi sebelumnya. Itu membuktikan target sudah ditetapkan,” ujar Boyamin.

Kecurigaan bertambah ketika seorang pelaku disebut datang ke kantor cabang mengaku ingin membuat ATM tanpa membawa KTP dan tanpa rekening. Namun bersikukuh ingin bertemu pimpinan cabang.

“Kalau ini random, tidak mungkin seperti itu. Jelas sudah ada incaran,” tambah Boyamin.

Boyamin mendesak penyidik mengungkap seluruh rekam komunikasi antara korban dan para tersangka, termasuk dengan bantuan operator telekomunikasi untuk menunjukkan apakah ada perencanaan yang dimulai jauh sebelum aksi penculikan.

Ia optimistis jika data telekomunikasi dibuka, pola komunikasi dan kemungkinan aktor intelektual akan terlihat jelas.

“Kalau dibuka, akan terlihat jelas bagaimana rencana kejahatan ini disusun,” tegas Boyamin.

Baca Juga

Misteri Pembunuhan Satpam di Waduk Jatiluhur Belum Terpecahkan, Polda Jabar Bentuk Tim Gabungan

Ia menyarankan kerja sama dengan provider seluler untuk melacak panggilan dan pesan yang menunjang dugaan perencanaan sejak awal.

Motif 'rekening besar' menjelaskan kenapa korban dipilih

Boyamin mempertanyakan mengapa pelaku memilih sasaran di kota besar seperti Jakarta, bukannya menargetkan daerah pelosok, misalnya di Ponorogo yang diduga memiliki simpanan jauh lebih kecil.

Menurutnya itu memperkuat hipotesis bahwa motif utama adalah menguras rekening besar, bukan sekadar mengambil simpanan dormant.

“Kenapa mereka tidak nyasar di Ponorogo? Ya nggak ada, itu paling satu miliar-dua miliar. Maka ini yang disasar kenapa di kota? Ya rekening besar,” ujar Boyamin.

Sumber :

• viva.co.id

Selain menekan aspek motif ekonomi, Boyamin mengonfirmasi keluarga tetap menuntut kepastian hukum atas penyelidikan.

Ia menyatakan akan terus berkomunikasi dengan penyidik dan menyerahkan pembuktian hukum kepada proses penyidikan, termasuk bila perlu mendorong penerapan pasal yang lebih berat bila bukti mendukung unsur perencanaan dan keterlibatan terorganisir.

“Saya datang ke Polda Metro untuk berdiskusi dengan penyidik. Kami ingin prosesnya jelas, jangan dipotong-potong. Kalau semua bukti mengarah pada perencanaan dan keterlibatan banyak pihak, kami akan minta penerapan pasal yang sesuai,” ujarnya. (rpi/raa)