Dugaan Pungli di Samosir Ungkap Program Jaga Desa Ternyata Tak Dibarengi Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi III DPR RI merasa heran dengan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dicanangkan Jaksa Agung ST Burhanudin.

Pasalnya, program pendampingan dan pengawalan dana desa agar dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan itu ternyata tidak dibarengi dengan anggaran. 

"Kalau ini program tidak ada anggarannya, kenapa harus dicanangkan sebagai rencana program di tahun yang berjalan ini," tegas Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). 

RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membahas aduan masyarakat Samosir terkait dugaan pungutan liar oleh oknum Kejaksaan Negeri Samosir untuk sosialisasi dan launching Program Jaga Desa. 

Bimantoro merasa heran setelah mendapati jawaban dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Harli Siregar yang hadir dalam rapat tersebut bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir Karya Graham Hutagaol.

Sumber :

• Tangkapan Layar

Ia mengungkapkan bahwa Program Jaga Desa merupakan program prioritas Jaksa Agung ST Burhanudin. Karena menjadi program yang ia sebut 'jagoan' Jaksa Agung, semestinya ketika merencanakan program dan kegiatan dibarengi dengan perencanaan anggaran. 

"Sekarang saya jadi bingung. Ini kan program Pak JA, apakah ada pembahasan juga dari para Kajari di seluruh Indonesia untuk memberikan keberatan kepada beliau," kata dia. 

Politisi Gerindra itu menegaskan jika permasalahan yang terjadi di Samosir hendaknya tidak dianggap sebagai permasalahan biasa. Bukan soal besaran dugaan punglinya yang hanya berkisar Rp 250 ribu per kepala desa, melainkan soal kredibilitas korps adyaksa. 

"Jangan sampai kredibilitas kejaksaan akhirnya terciderai oleh oknum-oknum, (meski) belum terbukti," tegas Bimantoro. 

Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil menekankan masalah yang terjadi di Samosir hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab masalah yang muncul tidak lepas dari program besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita poin 6. Yakni membangun dari desa untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.