Wamenkum Eddy Klaim Tak Ada Negara yang Pakai Istilah Perampasan Aset: Yang Ada Pemulihan Aset

Jakarta, tvOnenews.com - Istilah perampasan aset dalam pemberantasan korupsi disebut tidak pernah dipakai negara manapun di dunia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) yang mengklaim bahwa negara di dunia umumnya memakai istilah pemulihan aset.

Hal itu diucapkan saat merespons produk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9/2025).

"Saya kira tidak ada satupun di dunia yang menggunakan istilah perampasan aset, yang ada dalam berbagai instrumen internasional adalah asset recovery," ujar Eddy di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (19/9/2025).

"Asset recovery tidak diterjemahkan sebagai perampasan aset tapi pemulihan aset," jelasnya.

Eddy menyebut implementasi dari merampas ataupun memulihkan aset tidak mudah. Dia juga menyampaikan bahwa saat ini, perampasan aset di Indonesia menganut conviction based (CB) dan tidak memiliki non conviction based (NCB).

Baca Juga

Prabowo Mau Pakai Uang Sitaan Korupsi untuk Perbaiki 10.000 Puskesmas, Dari Zaman Soeharto Tak Tersentuh

"NCB ini yang harus kita kelola karena dia bukan hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata. Jadi dia kuasai acara pidana juga acara perdata. Sehingga harus membuat hukum acara tersendiri yang saya kira memang perlu elaborasi," ujar Eddy.

Sebelum pembahasan RUU Perampasan Aset, kata Eddy, juga perlu diselesaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Saat ini KUHAP baru menunggu pengambilan keputusan di tingkat pertama di Komisi III DPR.

"Termasuk kita harus menyelesaikan KUHAP terlebih dahulu dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sehingga kita mencari kuasi titik temu untuk melakukan perampasan aset itu," tuturnya.

Sebelumnya, Baleg DPR tengah menggelar rapat panitia kerja (panja) terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 dan 2026. RUU Perampasan Aset sejatinya telah diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usul inisiatif DPR. 

RUU Perampasan Aset awalnya masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024-2029. Beleid itu mendapat atensi dari DPR dan pemerintah usai desakan dari rakyat pada gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025.

Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah dan DPR RI berkomitmen membahas RUU Perampasan Aset dalam waktu yang tidak terlalu lama.