Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menilai pengusutan kasus dugaan peredaran uang palsu senilai 400.000 dolar Singapura atau sekitar Rp5 M lebih
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dukung pengesahan RUU Polri menjadi UU. Bahkan, ia menilai aturan tersebut menjadi langkah baik untuk mendorong Polri
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan isu penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan hoaks.
Pemerintah menegaskan mekanisme restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak bisa digunakan secara sepihak untuk menghentikan perkara pidana.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR dalam rangka penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyesuaian Pidana di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan pemerintah ingin agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana disahkan sebelum 2 Januari 2026
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengatakan bahwa negara di dunia umumnya memakai istilah pemulihan aset, bukan perampasan aset.
Diketahui penggeladahan tersebut berkaitan dengan rangkaian dugaan makar yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Cs. Santer dikabarkan jika rumah yang di...
Spoiler dan link nonton The Remarried Empress episode 7-8 sub Indo. Heinrey semakin dekat dengan Navier, sementara konflik dengan Sovieshu semakin memanas.
Polisi mengungkap pelaku sakit hati dengan ucapan janda 37 tahun, Venti Ediharyanti sebelum melakukan pembunuhan di kamar kos di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Media Korea Selatan memprediksi bahwa Hyundai Hillstate akan menelan kekalahan saat melawan SOOP SOOPers. Nama Megawati Hangestri ikut disinggung oleh sejumlah volimania.
Ihwan mengatakan dua pemuda tersebut diketahui mengalami gangguan kejiwaan sehingga persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan
Rumah salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Eko Hadi (EH), di Cipete, Jakarta Selatan diduga dijadikan posko makar. Adapun kasus dugaan makar tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sasaran-sasaran sadap lainnya.