Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Minta Presiden Prabowo Hentikan Program MBG: Jangan Jadikan Anak-Anak Target

Jakarta, tvOnenews.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini karena semakin maraknya kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak usai menyantap MBG.

Pernyataan ini disampaikan saat rapat audiensi di Komisi IX DPR dengan Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA).

“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga,” kata Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Ari menyebut program tersebut sudah bukan lagi kesalahan teknis, melainkan kesalahan sistem. Sebab, kejadian keracunan makanan sudah menyebar di banyak daerah.

“Untuk itu, hentikan program MBG sekarang juga,” kata dia.

Baca Juga

BSKDN Kemendagri Perkuat Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T

Pihaknya juga meminta sistem tata kelola MBG dievaluasi total. Ari menyebut pemerintah seharusnya mengutamakan keselamatan anak-anak dibandingkan ambisi politik.

“Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujar Ari.

“Tadi sudah disampaikan oleh para dokter para tenaga kesehatan bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai, meracuni anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan jika pemerintah ingin mengurangi angka stunting, seharusnya pemerintah cukup fokus di daerah yang angka stuntingnya tinggi.

Terakhir, dia meminta pemerintah tidak menggunakan dana pendidikan untuk program MBG. Sebab, pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar masih belum terpenuhi. Seperti gaji guru hingga masih banyaknya anak putus sekolah karena terhalang biaya.

“Maka kami meminta dengan hormat kepada para bapak ibu anggota dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total,” tandas Ari. (saa/rpi)