JPPI Minta Program MBG Disetop, Begini Respons Komisi IX

Lalu, terjadi konflik of interest di dapur-dapur MBG hingga menyebabkan UMKM hingga warteg sekitar sekolah gulung tikar. Pemda dan Dinkes tidak diajak koordinasi dan dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan MBG.  

JPPI menemukan bahwa BGN pusat telah gagal menjamin akuntabilitas. Kelima standar gizi masih bermasalah. Keenam banyak nyawa anak terancam. 

Bahkan kata Ubaid, orang tua penerima manfaat MBG merasa trauma karena anak-anaknya harus mengalami keracunan dan dibawa ke IGD. "Jadi sangat penting ya presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak," katanya. 

Terakhir, Ubaid mengatakan bahwa koalisi masyarakat sipil seperti JPPI, CISDI dan GKIA tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, monitoring, perencanaan, dan quality control MBG. Sehingga koalisi masyarakat sipil hanya dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini. 

Oleh karena itu, JPPI menyatakan sikap dan mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi total pelaksana MBG, jika perlu menghentikan program ini agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami keracunan. 

"Kami sampaikan kepada pak Prabowo, pertama hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tapi kesalahan sistem, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Untuk itu hentikan program MBG sekarang juga," tegas Koordinator program dan advokasi JPPI Ari Hardianto dalam rapat yang sama. 

Baca Juga

DPR Kritik Praktik Monopoli Penerbangan Domestik, Usul Buka Akses untuk Maskapai Luar Negeri

Ari juga meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. "Karena BGN ini di bawah pak Presiden maka presiden ini bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi-evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu," katanya.  

Yeni Lestari