Pengamat Kritik 5 Program Kemenpar: Omong Awang-awang Tidak Ada Dasarnya!

Jakarta, tvOnenews.com Pengamat pariwisata menyebut lima program pariwisata utama Kemenpar tahun 2025 tidak memiliki landasan yang jelas.

Diketahui, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memfokuskan lima program prioritas, yakni Pariwisata Bersih, Tourism 5.0 (digitalisasi AI), Pariwisata Naik Kelas (high-quality tourism), Pengadaan Event Wisata, dan Pengembangan Desa Wisata.

"Jadi yang diomongkan itu, omong awang-awang artinya tidak ada dasarnya," ucap Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari saat dihubungi, Selasa (23/9).

Azril menilai, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpar itu harus adanya perubahan dari Undang-Undang yang lama terkait dengan Kepariwisataan.

Pasalnya, dalam UU 10 Tahun 2009 sudah tidak mengakomodasi hal-hal tersebut.

"Pertama harus ada pembuat Undang-Undang kepariwisataan kita yang diubah atau perubahan dari Undang-Undang yang lama karena yang lama itu tidak mengakomodasi" ujarnya.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Ia menilai bahwa keadaan pariwisata sekarang harus berbasis dengan ekosistem lingkungan dan juga berpengaruh terhadap komunitas masyarakat. Namun nyatanya, pariwisata di Indonesia masih berbasis terhadap investor.

"Kita berbasisnya kepada investor, jadi yang kaya di Indonesia bukan lah masyarakat tapi adalah investor, investor yang kaya. Itu yang punya destinasi, yang punya restoran dan segala macam," ujarnya.

Kemudian, ia menyebut bahwa UN Tourism telah mewajibkan bahwa pariwisata harus berbasis kepada sustainable tourism atau berkelanjutan yang berlaku saat ini hingga masa yang akan datang. Namun, Undang-Undang yang saat ini justru tidak berbabasis terhadap hal tersebut.

"Jadi wajib untuk membuat kesana, terus juga terjadinya pergeseran paradigma pariwisata di Indonesia dan dunia. Jadi itu tidak paham, Menteri dan anak buahnya tidak paham apa itu paradigma pariwisata," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai 10 destinasi prioritas dan 5 super prioritas harus dievaluasi. Pasalnya ada beberapa destinasi wisata seperti Danau Toba telah mendapatkan kartu kuning dari UNESCO karena tidak adanya penjagaan lingkungan.

"Saya rasa kalau sudah lampu merah, hilang itu di UNESCO dan orang tidak ada yang mau datang lagi, karena kita tidak bisa menjaga lingkungan geopark kita," imbuhnya.

Ditambah yang terbaru, kondisi alam di Raja Ampat tercemar oleh adanya aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh BUMN dan juga adanya pembangunan villa di Pulau Komodo.

"Itu tidak berbasis, itu menurut saya kesahalah dari Menteri dan orang-orang yang ada di Kementerian yang tidak paham," tegasnya.

Terakhir, Azril menuturkan bahkan pariwisata tidak bisa menggunakan ilmu sosial dan humaniora, melainkan ilmu profession and applied science atau ilmu terapan.

Oleh karena itu, ia menilai Menteri Pariwisata tidak memahami dasar-dasar dari pariwisata tersebut sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkesan mengada-ngada.

"Kenapa bikin kebijakan tetapi tidak mengevaluasi pariwisata selama ini, kok bisa tiba-tiba bikin 5 item, mimpi itu mereka," tandasnya. (aha/raa)