Menpar Widi Kena Sentil Lagi Gara-gara Jawab Pertanyaan DPR Lewat Medsos

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyentil Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana yang dinilai menyampaikan sebagian jawaban rapat kerja melalui media sosial (medsos).

DPR menegaskan, forum rapat resmi di parlemen merupakan tempat yang tepat untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kebijakan.

“(Rapat kemarin) masih banyak yang belum terjawab. Ada yang dicicil lewat medsos, padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat,” kata Saleh dalam rapat bersama Menteri Pariwisata terkait evaluasi kinerja program 2025 dan pendalaman program kerja 2026, Rabu (4/2/2026).

Saleh menjelaskan, rapat sebelumnya pada 21 Januari 2025 difokuskan pada evaluasi kinerja tahun 2025.

Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah pertanyaan anggota Komisi VII DPR yang belum dijawab secara tuntas.

“Waktu yang lalu itu kita membahas 2025. Sekarang mungkin bisa juga nanti membahas 2026,” ujarnya.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Karena itu, Saleh menawarkan agar Menteri Pariwisata diberikan waktu khusus untuk menyelesaikan seluruh pertanyaan terkait evaluasi program 2025 sebelum beralih ke pembahasan program kerja 2026.

“Saya tawarkan untuk menjawab yang kemarin itu bisa kita kasih waktu sekitar 20 sampai 30 menit,” kata Saleh.

Meski demikian, Saleh menegaskan durasi pembahasan tidak dibatasi secara kaku dan dapat dilanjutkan hingga seluruh pertanyaan anggota dewan dianggap terjawab.

“Jadi waktunya tidak mesti 20-30 menit, tapi kalau sudah dianggap cukup menjawab, tidak ada lagi yang mendalami, cukup, nanti masuk ke 2026,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan menyatakan sepakat dengan skema tersebut. Ia mengingatkan banyaknya pertanyaan pada evaluasi 2025 yang perlu dijawab secara menyeluruh.

“Kemarin saya ingat yang 2025 itu banyak sekali pertanyaan dan pendalaman,” kata Putra.

DPR pun menegaskan pembahasan evaluasi kinerja 2025 akan diselesaikan terlebih dahulu dalam forum rapat sebelum beralih ke agenda program kerja 2026. (rpi/iwh)