Komisi VI DPR Dorong BUMN Sawit Kelola Lahan Secara Profesional dan Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk Pemerintah menjalankan mandat pengelolaan lahan sawit negara secara optimal dan akuntabel, demi memperkuat kemandirian nasional di sektor perkebunan dan energi terbarukan.

"Agrinas Palma Nusantara dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan periode 2024-2029, yang menekankan tiga agenda besar: swasembada pangan, swasembada energi, serta penyaluran subsidi yang tepat dan bebas korupsi," kata Ketua Komisi VI DPR RI Anggia dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Anggia menegaskan, untuk mewujudkan agenda tersebut, pemerintah mentransformasikan PT Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). 

Perubahan status ini dituangkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2025, disusul surat Kementerian BUMN serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 21 Februari 2025. 

"Dengan mandat baru ini, Agrinas Palma Nusantara bertugas mengelola lahan perkebunan sawit negara sekaligus mendukung produksi energi terbarukan, khususnya biodiesel," sebut Anggia.

Ia menyebut, Agrinas telah menerima lahan 1,5 juta hektar yang tersebar di 15 provinsi dengan sebaran luasan yang variatif.  Langkah strategis perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan haruslah berpegang teguh pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP) dalam setiap aspek pelaksanaannya. 

Baca Juga

Terima Laporan B50, Prabowo Langsung Perintahkan Pangkas Layer BUMN

"Agrinas Palma Nusantara harus hadir untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama bidang perkebunan yang merupakan penugasan yang diembannya," ucap Anggia.

Dirut PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo mengatakan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) terus berupaya memperkuat posisinya sebagai pengelola perkebunan profesional di Indonesia. 

Setelah mendapatkan kewenangan atas pengelolaan lahan sawit dengan total lahan seluas 1,5 juta hektare hingga awal September lalu, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan ini, kini menggenjot produktivitas. 

Antara lain melalui strategi penambahan karyawan kebun, normalisasi/rehabilitasi lahan, perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur, serta  revitalisasi pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelola. 

"Saya mewakili manajemen PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat. Khususnya, Komisi VI yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan perkembangan dan kinerja perusahaan dalam mengelola perkebunan sawit. Seluruh masukan dari anggota dewan menjadi catatan yang berarti bagi kami, untuk memperkuat semangat juang kami dalam mengelola penugasan yang kami emban saat ini," ungkapnya.

Agus Sutomo menjelaskan, bahwa Perseroan sangat berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas kinerja atas pengelolaan lahan yang dikelola. 

"PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) hingga saat ini mendapatkan penugasan dari negara dengan mengelola lahan perkebunan seluas 1,5 juta hektare yang tersebar di 15 provinsi dan akan terus bertambah jumlahnya. Pengelolaan perkebunan dilakukan dengan strategi perbaikan di segala sisi dan lahan dikelola sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP) agar kebun terkelola lebih produktif," kata Agus Sutomo.

Disebutkan Agus, hingga Agustus 2025, Agrinas Palma Nusantara telah membukukan kinerja positif atas pengelolaan lini bisnis eksisting, maupun lini bisnis utama di sektor perkebunan. 

Selama enam bulan pengelolaan sejak Maret 2025, Agrinas Palma Nusantara dengan mencatatkan konsolidasi kinerja keuangan senilai 2,4 triliun dengan gross profit senilai Rp1,2 triliun dan menyetorkan pajak ke negara senilai Rp111 miliar, juga menyetorkan sharing net laba ke rekening escrow Kejaksaan Agung senilai Rp325 miliar.

"Kinerja perusahaan hingga Agustus 2025 tercatat senilai Rp2,4 triliun atas pendapatan nilai kontrak include pajak dengan gross profit senilai Rp1,2 triliun dan telah menyetorkan sharing net profit pada rekening escrow kejaksaan agung senilai Rp325 miliar, tentunya ini menjadi suatu hal yang akan kami kelola produktivitasnya secara berkelanjutan," kata Agus Sutomo.