Reaksi Unik Dedi Mulyadi saat Tahu Rambut 18 Siswi SMK di Garut Dipotong Guru, Langsung Dibawa ke Salon

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah unik diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam menangani trauma psikologis yang dialami 18 siswi SMKN 2 Garut usai rambut mereka dipotong secara sepihak di sekolah, 

Dedi Mulyadi memfasilitasi para siswi tersebut untuk mendapatkan perawatan rambut di salon profesional guna mengembalikan kepercayaan diri mereka.

Dedi Mulyadi tidak hanya memberikan fasilitas salon, tetapi juga terjun langsung menemui para siswi dan wali murid. Langkah persuasif ini diambil untuk memastikan bahwa keresahan orang tua dan beban mental para siswi dapat tertangani dengan transparan.

“Kemarin orang tua siswanya sudah ketemu saya, siswanya sudah ketemu. Jumlah semuanya 18 orang, sudah selesai,” ungkap Dedi Mulyadi, Minggu (6/5), dikutip dari laman jabarprov.go.id.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyebutkan bahwa seluruh proses mediasi dan upaya pemulihan tersebut didokumentasikan agar masyarakat bisa memahami duduk perkaranya secara utuh.

Kasus ini bermula dari pemeriksaan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di SMKN 2 Garut tepat setelah para siswi menyelesaikan pelajaran olahraga. 

Baca Juga

Gibran Mundur, DPRD Jabar Pilih Tunggu 'Lampu Hijau' Pusat Soal Foto Wapres

Tindakan pemotongan rambut tersebut menuai protes keras dari para orang tua, karena dinilai terlalu represif dan dilakukan tanpa pendekatan dialogis, bahkan menyasar siswi yang mengenakan hijab.

Kepala SMKN 2 Garut, Nur Al Purqon, memberikan klarifikasi terkait aksi yang dilakukan stafnya. Ia menyebut tindakan tersebut didasari atas aturan sekolah mengenai larangan mewarnai rambut.

“Terjadi pemotongan rambut anak yang diwarnai karena akumulasi laporan dari wali kelas dan masyarakat bahwa anak SMK rambutnya berwarna,” jelas Nur Al Purqon.

Meskipun bertujuan menegakkan aturan, pihak sekolah menyadari adanya ketidaknyamanan yang muncul.

Mereka telah melayangkan permohonan maaf kepada para siswi yang terdampak dan berkomitmen menempuh jalan kekeluargaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi serius. Ke depannya, sekolah-sekolah di Jawa Barat diharapkan dapat menerapkan kedisiplinan dengan cara yang lebih edukatif serta tetap menghormati hak-hak dasar para siswa. (dpi)