Sekjen KPA Sentil Pemerintah: Pelit ke Petani dan 'Wah' ke Korporasi Besar

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika sentil pemerintah yang pelit terhadap petani dan bersikap sebaliknya kepada korporasi besar.

Dewi menyebut, bahwa saat ini mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem. Hal tersebut menandakan bahwa indikator reforma agraria belum juga dijalankan oleh negara.

Diketahui petani gurem merupakan rumah tangga yang yang mengelola atau memiliki tanah baik untuk pertanian maupun tempat tinggal dengan luas kurang dari 0,50 hektar.

"Petani kita mayoritas gurem, artinya itu indikator reforma agraria tidak kunjung dijalankan," ujar Dewi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menjelaskan, kini guremisasi sudah meluas, tidak hanya terjadi di wilayah Jawa, Lampung dan Bali tetapi telah sampai ke Papua.

Ironisnya, Indonesia yang merupakan negara agraris justru para petaninya tidak sejahtera dan terpuruk.

Baca Juga

Kisah Inspiratif Anak Petani di Pemalang Berhasil Wujudkan Mimpi di Industri Pangan Dunia

"Guremisasi itu sudah meluas dan merata, penguasaan tanah masyarakat itu semakin mengecil, laju konversi tanah pertanian tidak bisa di tahan," jelasnya.

Dewi menilai, bahwa tanah yang kini diperuntukan untuk industri sawit, industri kehutanan, perkebunan, food estate dan bank tanah telah meresahkan masyarakat di pedesaan.

Maka dari itu Dewi menegaskan, hal ini merupakan kejahatan agraria yang membuat para petani kian merana.

Padahal sambungnya, KPA kerap memberikan data-data mengenai permasalahan agraria namun pemerintah dalam hal ini seakan-akan menutup mata dan telinga.

"KPA sudah 31 tahun bersama dengan kementerian-kementerian terkait menyampaikan data yang sama, menuntut hal yang sama dan selalu di ombang ambing, selalu di janji-janjikan, tetapi ketika pemerintahan berakhir, nihil,"ucapnya.

"Terlalu kecil yang diberikan kepada rakyat, kenapa terlalu pelit terhadap petani, kenapa begitu wah kepada korporasi skala besar," sambungnya.

Oleh karena itu Dewi menuturkan, bahwa hal ini harus disampaikan agar pemerintah dapat terbuka menyikapi permasalahan dan keluhan yang dirasakan oleh para petani. (aha/ree)