Geram Puluhan Tahun Warga Maluku Utara Sengsara, Sherly Tjoanda: Jalanan Rusak, Konektivitas Penting

Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda turut menyoroti perkembangan infrastruktur di Malut. Ia pun merasa geram karena belum bisa membantu masyarakat. 

Rasa geram tersebut diungkapkannya karena sebagai kepeduliannya terhadap warga Maluku Utara. Sherly Tjoanda menilai belum ada konektivitas secara menyeluruh. 

Menurut wanita bernama lengkap Sherly Tjoanda Laos itu kemiskinan yang dialami petani dan nelayan di Maluku Utara bukanlah takdir.

Sumber :

• Kolase

Namun, katanya melainkan salah satu faktornya, akibat dari akses jalan dan jembatan yang belum terkoneksi selama puluhan tahun.

Sherly pun langsung menyoroti nasib 80 persen warga Malut yang bergantung pada hasil bumi dan laut.

Baca Juga

Bukan Ruben Onsu, Sarwendah Sampaikan Ucapan Maaf ke Pihak-pihak ini usai Viral di Medsos

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, 'Di mana uangnya?' Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat," katanya, dalam laman Malutprov, Minggu (10/5).

"Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi mereka tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," tegas Sherly.

Lebih lanjut, kata Gubernur Malut tersebut, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gamalama Ballrom Bella Hotel Ternate, Kamis (7/5). Di hadapan pejabat Kementerian/Lembaga dan 10 Kepala Daerah ia menegaskan paham ada keterbatasan anggaran.

Lalu Gubernur mengambil kebijakan berani dengan memprioritaskan fungsi daripada kemewahan. Seperti dari 1.900 km jalan rusak berat di Malut, Pemerintah Provinsi akan fokus pada pengaspalan model Lapen (Lapisan Penetrasi).

Sumber :

• Kolase tvOnenews.com/Instagram t_jo/Gemini AI

Disampaikan secaea secara logika anggaran, 1 km jalan Hotmix memakan biaya Rp8 miliar, sementara dengan dana yang sama, pemerintah bisa membangun 4 km jalan Lapen. 

Target Utama adalah menghubungkan desa-desa terisolasi ke pusat pasar agar ekonomi rakyat bergerak. Selain itu, pemprov juga menggunakan skema "Kontrak Payung" yang pertama di Indonesia, menghemat biaya hingga 30 persen.

Selain jalan, Gubernur menjelaskan juga kegelisahannya terkait pendidikan. Sherly Tjoanda tidak ingin lagi mendengar anak-anak di kepulauan berhenti sekolah hanya karena tidak ada akses atau biaya komite.