Komisi II DPR Sebut Pembahasan RUU Pemilu Dimulai Tahun Depan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus mengatakan RUU Pemilu akan mulai dibahas pada tahun depan. Saat ini, DPR masih dalam tahap menyiapkan rancangan awal sebelum masuk ke pembahasan detail.

“Belum, tahun depan,” kata Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.

Deddy menjelaskan, penyusunan draft dan persiapan materi sudah mulai dilakukan. Namun, detail pembahasan akan berlangsung tahun depan.

“Yang mulai dibahas, disiapkan draft-nya segala macam, tapi tahun depan mulai kita bahas secara detail,” tutur dia.

Dia enggan berspekulasi apakah nantinya akan dibentuk panitia khusus (pansus) dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia juga belum bisa memastikan bentuk modifikasi atau perubahan dalam kualifikasi aturan Pemilu. 

Deddy menekankan bahwa proses masih panjang dan memerlukan diskusi lebih lanjut.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

“Kita tunggu diskusi lebih jauh, saya nggak bisa ngomong karena baru aja selesai Baleg. Kan pasti nanti ada proses pemantapan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya mengungkap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kemungkinan akan dimulai pada 2026. 

Hal ini ia sampaikan terkait dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang saat ini mendapat sorotan publik, terutama soal RUU Pemilu dan RUUPerampasan Aset.

“Nanti kita, kan di prioritas terkait RUU Pemilu dan sebagainya. Mungkin nanti di 2026 itu sudah mulai untuk diawali pembahasannya,” ucap Saan, Selasa, 23 September 2025.

Ia menjelaskan, mekanisme pembahasan RUU Pemilu masih terbuka, apakah akan menjadi inisiatif DPR, Badan Legislasi (Baleg), Komisi II, atau dari pemerintah. 

Menurut Saan, pembahasan UU Pemilu sejak lama umumnya dilakukan melalui panitia khusus (Pansus). Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan jika pembahasan dilakukan di Baleg atau bahkan melalui inisiatif pemerintah. 

“Ya kan sekarang ada di komisi dua, ada di Baleg. Bahkan kalau inisiatif pemerintah bisa jadi,” tandas Saan.

Yeni Lestari