PAN Pertanyakan Status Pelapor yang Melaporkan Eddy Soeparno

Jakarta - Ketua DPP PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan status pelapor Muannas Alaidid selaku kuasa hukum yang sah, karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno melampirkan surat kuasa khusus mewakili Ade Armando.

“Kami meminta kejelasan status hukum dari saudara Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando yang sah,” kata Sudding di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan status pelapor harus jelas karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno, melampirkan Surat Kuasa Khusus mewakili Ade Armando dalam kasus Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 dan dugaan Penganiayaan Pasal 351 KUHP yang terjadi di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 11 April 2022.

Laporan itu, menurut dia, bukan tindak pidana pencemaran nama baik atau berita bohong melalui media elektronik Pasal 310 atau 311 KUHP dan atau Pasal 14 dan 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu, katanya, sesuai laporan yang disampaikan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 18 April 2022, pukul 21.45 WIB.

Sudding menekankan pentingnya keabsahan status Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando, khusus dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media.

Baca Juga

PAN Cilegon Optimis Hadapi Pemilu 2029

“Itu penting agar DPP PAN yakin bahwa Muannas benar-benar dikuasakan Ade Armando untuk membuat laporan polisi yang dimaksud,” ujarnya.

Dia mengatakan PAN tidak mau “membuang waktu” untuk melakukan tindakan hukum di kemudian hari, sementara pihak yang dituju ternyata tidak dalam kapasitas mengirimkan somasi dan melaporkan Eddy Soeparno sebagaimana yang telah dilakukannya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kalau benar Muannas Alaidid menerima kuasa dari Ade Armando, maka pihaknya meminta agar surat kuasanya diperlihatkan agar semua pihak yang berkepentingan bisa membaca dan mempelajarinya.

"Masalahnya, surat kuasa yang dikirimkan ke DPP PAN ketika melakukan somasi tertanggal 11 April 2022. Sementara, pernyataan Sekjen PAN yang mereka persoalkan ke ranah hukum baru di-tweet tanggal 12 April 2022, tidak masuk akal surat kuasanya ditandatangani padahal kasusnya belum ada,” ujarnya.