Modus Pembobol Rekening Dormant, Ngeri Para Pelaku Ngaku dari Tim Satgas Perampasan Aset Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Sindikat pembobolan rekening dormant bernilai ratusan miliar rupiah ternyata menggunakan modus baru yang mengkhawatirkan, yakni mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset sebuah lembaga Pemerintah.

Polisi menyebut mereka bahkan membuat kartu identitas palsu agar bisa meyakinkan pihak-pihak yang diajak bekerja sama.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengatakan modus ini jelas menunjukkan betapa canggih dan berbahayanya jaringan tersebut.

Sumber :

• tvOnenew.s.com/Taufik

"Salah satu tersangka mengaku tim dari salah satu lembaga, bahkan membuat ID card palsu. Itu digunakan untuk merekrut orang-orang agar mau membantu pembobolan rekening dormant,” kata Helfi di Bareskrim, Kamis (25/9).

Baca Juga

KPK Duga Ada Kepala Daerah Lain yang Modus Bagi-bagi THR ke Polisi, Jaksa, TNI hingga Hakim

Selain mengelabui dengan identitas palsu, sindikat ini melakukan transaksi kilat.

Tercatat ada 42 transaksi hanya dalam 17 menit dengan target rekening dormant bernilai fantastis yaitu Rp204 miliar.

Dana hasil kejahatan sempat ditukar ke bentuk valuta asing untuk menyamarkan jejak.

“Bentuk pencucian uangnya salah satunya menukar ke valas yang dipindahkan ke rekening penampungan. Money changer yang digunakan juga sudah kami periksa,” ungkap Helfi.

Bareskrim memastikan sebagian besar uang berhasil diamankan setelah pemblokiran cepat. Namun, hingga kini mastermind (dalang) berinisial D masih diburu.

“D ini pemberi informasi rekening dormant yang jadi target. Saat ini masih dalam pencarian,” tambah Helfi.

Namun demikian, kata Helfi, sosok D yang memberikan informasi rekening dormant ini bukan berasal dari pihak bank.

Helfi juga enggan menyebutkan sosok nasabah pemilik rekening dormant yang menyimpan uang senilai Rp204 miliar.

Adapun, penggunaan kedok Satgas Perampasan Aset sebuah lembaga pemerintah ini menjadi alarm serius bagi otoritas.

Pasalnya, taktik ini bukan hanya mengandalkan akses perbankan, tetapi juga manipulasi kepercayaan dengan membawa-bawa nama lembaga resmi. (rpi/muu)