Sorot Pengusutan Kasus Korupsi Kuota Haji, Pakar Hukum Ungkap Langkah Menag Sesuai Peraturan
- Kemenag
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus korupsi kuota haji yang tengah diusut oleh KPK RI menuai sorotan publik di tengah sejumlah polemiknya.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung (Unila), Prof. Rudy memberikan analisisnya mengenai perdebatan seputar kewenangan Menteri Agama (Menag) RI dalam pembagian kuota haji.
Ia mengungkap pengelolaan haji sebagai ibadah yang berdimensi spiritual, sosial, dan politik merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945.
Menurutnya dalam konteks ini UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) hadir sebagai instrumen hukum yang memastikan tata kelola kuota haji berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
“Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Kuota tambahan sebagaimana diatur Pasal 9 UU PIHU berdiri sendiri, bersifat dinamis, dan dapat dikelola secara fleksibel sepanjang berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum,” kata Rudy kepada awak media, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Rudy menilai sebagai kewenangan atribusi kewenangan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam menetapkan kuota tambahan adalah sesuai hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Ia menjelaskan analisisnya berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti Pasal 8 UU PIHU-Kuota Dasar berupa pemberian kewenangan kepada Menag untuk menetapkan kuota haji Indonesia setiap tahun, yang terbagi menjadi haji reguler dan haji khusus.
Tak hanya itu, pada Pasal 9 UU PIHU-Kuota Tambahan Ayat (1) menegaskan kewenangan atribusi Menteri untuk menetapkan tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi.
Sementara, pada Ayat (2) memberi ruang pengaturan teknis melalui Peraturan Menteri dengan tetap menjunjung asas transparansi dan keadilan.
"Pasal ini memadukan beschikking (penetapan konkret) dan regeling (pengaturan normatif)," ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa pengaturan kuota haji dalam UU No. 8 Tahun 2019 adalah refleksi konstitusionalisme Indonesia, menyeimbangkan keterbatasan eksternal berupa kuota dari Arab Saudi dengan kebutuhan internal yakni hak warga negara.
Kemudian, pada Pasal 64 UU PIHU-Kuota Haji Khusus berisikan menetapkan alokasi rigid sebesar 8 persen dari kuota dasar bagi haji khusus.
Norma ini, kata Rudy, menjamin distributive justice tanpa mengganggu fleksibilitas kuota tambahan.
Menurutnya pasal utama dalam UU PIHU membentuk kerangka normatif yang saling melengkapi Pasal 8 menghadirkan kepastian hukum dalam penetapan kuota dasar.
Pasal 9 memberikan ruang adaptif untuk tambahan kuota. Pasal 64 menjamin keadilan distributif dengan mengunci proporsi haji khusus.
“Dengan konstruksi hukum ini, kebijakan Menteri Agama terkait penetapan kuota tambahan tidak dapat disebut melawan hukum. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan, kenyamanan, serta hak jamaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya. (raa)
Load more