Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah, Sejumlah Elemen Masyarakat Mengadu ke Fraksi PDIP DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025). 

Audiensi ini membahas persoalan konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon (Dapil Jabar XI), Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu (Dapil Sumut III), dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari (Dapil Kalimantan Barat I). 

Sementara perwakilan masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.

Bane Raja Manalu menegaskan, persoalan yang disampaikan warga terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius. 

“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” jelas Bane, Senin (29/9/25)

Baca Juga

DPR Kecam Keras Guru di Jember yang Diduga Telanjangi Puluhan Murid: Opsi Pemberhentian Harus Dipertimbangkan

Bahkan ia juga menyinggung pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat. 

“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” jelas Bane.

Sementara itu, Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti yang dilaporkan warga. 

“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mangitua Ambarita, perwakilan masyarakat Sihaporas, mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003. 

“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.