DPD RI Gelar Dialog Kebangsaan, Rocky Gerung: DPD RI Mewakili Bukan Hanya Daerah, Tapi Juga Ekosistem dan Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” digelar di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Sejumlah pakar hadir sebagai narasumber, di antaranya Guru Besar IPDN Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA, akademisi Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Dr. Andi Irman Putra Sidin, dan analis komunikasi politik Dr. Hendri Satrio.

Dalam forum tersebut, program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas DPD RI menjadi sorotan. 

Analis politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang digelar serentak di empat subwilayah itu merupakan langkah positif. 

“Tanam jagung, tanam sejuta pohon, tebar benih ikan, itu program sangat bagus. Nanti sudah ada hasilnya, harus dikomunikasikan, supaya diikuti oleh daerah-daerah lainnya,” kata Hendri, Selasa (30/9/25)

Akademisi Rocky Gerung menambahkan, inisiatif DPD RI seperti ketahanan pangan sejalan dengan gagasan global green democracy. 

Baca Juga

Sinergi PTPN I, KLHK, dan Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola Lingkungan

Menurutnya, DPD tak lagi hanya mewakili daerah, tetapi juga ekosistem, lingkungan, dan keberlanjutan. 

Menurut Rocky, begitu DPD bicara tentang green democracy, DPD bicara sebagai wakil-wakil bumi, bukan lagi sekadar wakil daerah. 

“Sekarang, kita mau lihat, apa yang kita bisa pastikan melampaui apa yang diinginkan oleh para politisi, bukan sekedar mewakili daerah, anda (DPD) mewakili gajah di Sumatera, anda bicara pohon yang sedang cemas karena sedang dijadikan Food estate di Papua itu, anda mewakili sungai yang haknya untuk meliuk itu dibendung, jadi terowongan air, DPD ada pada new philosophy itu,” terang Rocky. 

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menilai peluang penguatan kewenangan DPD RI setara dengan DPR dan Presiden terbuka, asalkan lembaga senator terus meningkatkan kapasitasnya. 

“Kita hanya butuh lima orang untuk melakukan penguatan DPD sama dengan DPR sama dengan Presiden. Tetapi, DPD harus sekolah dulu baik-baik dalam dua tahun ini,” jelasnya.

Irman juga menyebut citra DPD RI mulai mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ini tak lepas dari respons positif sejumlah pihak, terkhusus Kementerian Pertanian yang merasa terbantu dengan gagasan DPD RI. 

“Saya lihat kemarin banyak berita sudah memulai bagaimana Pak Ketua DPD dipuji-puji sama Wakil Menteri Pertanian, ini baru parlemen, ini mengawal kita ketahanan pangan,” ungkapnya.

Sebagai tuan rumah, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan lembaganya kini berperan lebih luas, termasuk dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. 

Ia menyebut empat RUU inisiatif DPD RI telah masuk Prolegnas Prioritas 2025. Pertama, RUU Pemerintahan Daerah, kemudian RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.

“Sebenarnya, DPD itu bukan hanya ngurusin masyarakat daerah, lebih dari itu. DPD RI harusnya posisinya juga ngurusin di luar masyarakat di luar barang-barang hidup. Contohnya: iklim, lingkungan, air, udara, dan ekosistem, itu perintah konstitusi,” tutur Sultan.

Hadir dalam dialog kenegaraan tersebut, pimpinan DPD RI, Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrrys Raweyai, Tamsil Linrung dan puluhan Anggota DPD RI. (aag)