FSPPB Khawatir Ucapan Menteri Keuangan Purbaya soal Pernyataan ‘Bakar Kilang’ Berbuntut Panjang

Jakarta, tvOnenews.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan kekhawatiran terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025, yang menyebut “yang ada beberapa kilang dibakar, kan.”

FSPPB menilai pernyataan tersebut dapat menimbulkan tafsir keliru di tengah publik, seolah-olah insiden kebakaran kilang selama ini terjadi secara disengaja.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan bahwa tudingan semacam itu tidak hanya merugikan nama baik Pertamina dan para pekerjanya, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.

Sumber :

• Pertamina

“Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Karena itu, FSPPB menekankan agar pernyataan tersebut diluruskan dengan penjelasan resmi berdasarkan fakta hukum dan investigasi teknis,” tegas Arie.

Baca Juga

Potensi Besar Gas Pangkah, Pertamina Dorong Produksi Gas Bumi untuk Industri Jawa Timur

FSPPB menegaskan bahwa ucapan terkait unsur kesengajaan dalam kebakaran kilang harus disertai bukti sahih.

Bila tidak ada bukti faktual, maka FSPPB meminta agar pernyataan tersebut segera dikoreksi demi menjaga marwah pekerja, perusahaan, dan kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam keterangannya, FSPPB juga menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh mengenai proses pembangunan maupun revitalisasi kilang, seperti proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

“Membangun kilang bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri. Proses ini membutuhkan investasi besar, koordinasi lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,” jelas Arie.

Sumber :

• ANTARA

Adapun berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kilang antara lain:

1. Kebijakan politik & ekonomi: Konsistensi regulasi dan kepastian investasi.

2. Faktor sosial & budaya: Pembebasan lahan dan penerimaan masyarakat.

3. Lingkungan & keselamatan (HSSE): Standar keamanan dan lingkungan internasional.

4. Proses konstruksi: Teknologi tinggi dengan risiko tinggi yang tidak bisa dilakukan secara serampangan.

FSPPB menilai penyataan yang menyederhanakan tantangan tersebut justru dapat menyesatkan publik serta mereduksi kerja keras seluruh pihak terkait.

FSPPB Dorong Reintegrasi Pertamina

Melalui pernyataan ini FSPPB kembali menegaskan komitmennya mendorong reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir, termasuk mengembalikan fungsi SKK Migas dan BPH Migas ke dalam satu entitas Pertamina di bawah kendali langsung Presiden RI.

Menurut FSPPB langkah tersebut akan memberikan manfaat strategis seperti mengurangi impor migas dan menekan defisit neraca perdagangan, memperkuat kedaulatan energi nasional, dan mewujudkan tata kelola energi yang efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“FSPPB akan selalu berdiri di garda terdepan membela martabat pekerja Pertamina dan menjaga kredibilitas perusahaan,” tutup Arie.