Kasus Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, BGN dan Kemenkes Tegaskan Bukan karena MBG

Jakarta, tvOnenews.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi kabar meninggalnya siswi SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang sempat dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan memastikan kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan menu MBG.

“Itu kan sudah dijelaskan dari sana bahwa itu tidak ada hubungan (dengan program MBG),” kata Dadan di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Pernyataan serupa disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan laporan resmi dari Dinas Kesehatan KBB menegaskan kematian siswi bernama Bunga Rahmawati (17) bukan karena keracunan makanan MBG.

“Untuk kematian di Cihampelas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG). Tapi kalau untuk kematiannya karena apa saya rasa lebih baik ditanyakan ke sana,” ujar Budi.

Bunga meninggal dunia pada Selasa (30/9/2025) setelah mengalami gejala mual, muntah, kejang, hingga mulut berbusa. Ia diketahui sempat mengonsumsi menu MBG pada Rabu (24/9), namun gejala baru muncul pada Senin (29/9), lima hari setelahnya.

Baca Juga

Bukan Siswa Sekolah, Ternyata Ini Kelompok yang Paling Berhak Dapat MBG Duluan

Hasil pemeriksaan medis Dinas Kesehatan KBB menyebutkan bahwa penyebab kematian Bunga adalah penyakit lambung, bukan keracunan MBG.

“Pasien meninggal bukan akibat dari mengonsumsi MBG pada hari Rabu, 24 September 2025. Pasien mengeluhkan gejala pada hari Senin, 29 September 2025, lebih dari 2x24 jam dari mengonsumsi MBG,” demikian kutipan surat resmi yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia Nurliana Sukandar, pada Rabu (1/10/2025).

Meski kasus kematian ini dipastikan tidak terkait MBG, sekolah yang sama sebelumnya sempat menjadi sorotan lantaran 121 siswanya mengalami keracunan massal setelah menyantap menu MBG pada 24 September 2025.

Kasus tersebut menambah sorotan publik terhadap pengawasan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. (agr)