Diduga Monetisasi Konten Judol di Fitur Live Streaming, Komdigi Bekukan TikTok Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali bekukan sementara tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok Pte. Ltd.

Kebijakan ini diambil Komdigi menyusul dugaan monetisasi konten live streaming yang mengarah pada praktik perjudian online (judol), serta ketidakpatuhan TikTok dalam memenuhi permintaan data secara lengkap.

“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” jelas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menilai Komdigi telah meminta data menyeluruh terkait traffic, aktivitas siaran langsung, serta monetisasi fitur live streaming, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift yang diduga berkaitan dengan konten perjudian. Namun, TikTok menolak memberikan data lengkap dengan alasan kebijakan internal.

“Melalui surat resmi tertanggal 23 September 2025, TikTok menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan data karena adanya prosedur internal. Padahal kami sudah memberikan waktu hingga tanggal tersebut untuk menyampaikan data secara lengkap,” bebernya.

Bahkan ia menegaskan bahwa permintaan data tersebut merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang mewajibkan PSE lingkup privat memberikan akses terhadap sistem dan data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan.

Baca Juga

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

“Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyebutkan pembekuan ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi digital. 

“Komdigi berkomitmen menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk melindungi kelompok rentan seperti anak dan remaja dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal,” jelas Alexander.

Meski dibekukan, TikTok Indonesia menyatakan bahwa platform masih dapat diakses dan operasional tetap berjalan normal.

“TikTok menghormati hukum dan regulasi di negara di mana kami beroperasi. Kami bekerja sama dengan Komdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif, sekaligus terus berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna serta memastikan platform kami aman dan bertanggung jawab bagi komunitas TikTok di Indonesia,” jelas juru bicara TikTok.

Di samping itu, menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono mendukung langkah tegas pemerintah. 

“Komisi I DPR RI memandang serius pembekuan sementara izin TikTok oleh Komdigi, khususnya terkait dugaan monetisasi fitur live streaming yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online,” ucap Dave.

Tetapi, Dave juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak berdampak negatif terhadap ekosistem digital yang sudah berkembang.

“TikTok telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal,” ujarnya.

“Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mengingatkan agar penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” pungkasnya. (aag)