Bahlil Sebut Menkeu Salah Baca Data Harga LPG 3 Kg, Purbaya: Mungkin Pak Bahlil Betul, Tapi Kita Lihat Nanti

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut Menkeu Purbaya salah baca data soal harga asli LPG 3 Kg. Di mana Menkeu Purbaya  mengatakan harga asli LPG 3 kg Rp 42.750/tabung dan disubsidi Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli senilai Rp 12.750. 

Menyikapi pernyataan Bahlil, Menkeu Purbaya menjelaskan, dirinya memang sedang mempelajari lagi data tersebut. 

Bahkan ia mengaku hanya mendapatkan data itu dari hitungan stafnya.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," jelas Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025) kemarin.

Kemudian Menkeu Purbaya memandang kemungkinan cara melihat datanya saja yang berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Bahkan, dia yakin pada akhirnya besarannya akan sama.

Baca Juga

Respon Purbaya soal 2 Pegawai Pajak Terlibat Kasus Korupsi PT TPL: Itu Oknum

"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," bebernya.

"Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil katakan bahwa Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 Kg.

"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Kemudian, terkait dengan LPG subsidi yang akan masuk akan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan proses tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," pungkasnya. (aag)