Prabowo Murka! Negara Rugi Rp300 Triliun Gara-Gara Tambang Timah Ilegal, 6 Smelter Diserahkan ke PT Timah

• 108 unit alat berat

• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)

• 94,47 ton crude tin dalam 112 balok

• Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)

• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)

• Mess karyawan 1 unit

• Kendaraan 53 unit

• Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²

• Alat pertambangan 195 unit

• Logam timah 680.687,6 kg

• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202,7 miliar, serta mata uang asing: US$3,15 juta, JPY 53 juta, SG$524 ribu, EUR 765, KRW 100.000, dan AU$1.840.

Total nilai aset tersebut kini dikelola PT Timah untuk dikembalikan ke negara dalam bentuk manfaat ekonomi yang sah dan berkelanjutan.

Kembalikan Kepercayaan Publik

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mentolerir praktik tambang ilegal yang selama ini menggerogoti sumber daya nasional. Ia juga berkomitmen menertibkan seluruh sektor ekstraktif agar pengelolaannya kembali berpihak pada rakyat dan negara.

“Sudah saatnya kita berhenti membiarkan sumber daya negara dirampok. Semua yang merugikan rakyat dan negara akan kita hentikan,” ujarnya.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam reformasi tata kelola pertambangan nasional, yang mencakup pengawasan produksi, ekspor, dan distribusi hasil tambang agar sesuai dengan ketentuan hukum.

Baca Juga

Singgung Satgas MBG Kadin, Prabowo Kelakar Mau Siapkan Kantor di Istana

Dampak pada PT Timah dan Industri Nasional

Dengan penyerahan enam smelter ilegal tersebut, PT Timah Tbk kini berpotensi meningkatkan kapasitas pengolahan timah nasional secara signifikan. Selain menambah nilai aset, langkah ini juga memperkuat posisi PT Timah di pasar global, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan timah dunia.

Para analis menilai, kebijakan ini bisa menjadi momentum kebangkitan industri timah nasional, asalkan pengawasan dan efisiensi pengelolaan aset rampasan dilakukan secara transparan.

“Pemerintah harus memastikan semua aset sitaan dikelola dengan tata kelola yang baik, agar hasilnya betul-betul kembali ke negara dan tidak jatuh ke tangan pihak yang sama,” ujar salah satu pengamat industri tambang.

Gerak Cepat Pemerintah

Langkah cepat Prabowo menyerahkan aset sitaan ke PT Timah menandai perubahan besar dalam gaya kepemimpinan sektor pertambangan nasional. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik ilegal di lapangan.