Marak Kasus Keracunan, MBG Dapat Jatah Anggaran Rp335 Triliun pada Belanja APBN 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah dilanda permasalahan usai maraknya kasus keracunan terhadap siswa disejumlah daerah.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kasus keracunan MBG telah mencapai 10.482 anak.

Karenanya, JPPI kerap mendesak penghentian program MBG mengingat kasus keracunan terhadap siswa yang terus bertambah.

"Hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit," kata Koordinator Nasional JPPI secara tertulis, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Meski di tengah kasus keracunan terhadap siswa yang marak terjadi, program MBG dipastikan bakal berlanjut pada Tahun 2026.

Bahkan, MBG masuk dalam daftar program prioritas pada desain postur APBN 2026.

Baca Juga

Respons Gubernur BI soal Aturan Baru SAL: Destry Pilih Tak Banyak Komentar

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat alokasi anggaran program MBG pada APBN 2026 sebesar Rp335 triliun.

Belanja APBN 2026 Sebesar Rp3.842,7 Triliun, Kemenkeu Bocorkan Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,4 Persen 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan desain postur APBN 2026 yang telah disepakati oleh Banggar DPR RI dan pemerintah.

Postur APBN 2026 didesain ekspansif dengan dasar pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB (Produk Domestik Bruto).

Sumber :

• Dok. Kemenkeu

"Belanja negara Rp3.842,7 triliun (rancangan APBN 2026-red). Transfer ke daerah Rp639 triliun untuk kesejahteraan rakyat," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu kepada awak media, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Febrio menjelaskan terdapat 8 agenda prioritas pemerintah pada alokasi APBN 2026 nantinya.

Kedelapan program prioritas tersebut yakni ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan bermutu; kesehatan berkualitas; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; dan akselerasi investasi dan perdagangan.

Menurutnya dari delapan program prioritas pemerintah yang didanai APBN 2026 akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Rp1.377,9 triliun ini adalah program prioritas dan sekaligus kita identify dari belanja pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat di seluruh penjuru daerah. Program-program pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat mulai dari PKH, PIP, Paket Sembako, Bantuan Iuran, BPJS," ungkapnya.

Febrio menjelaskan berdasarkan desain postur APBN 2026 dengan program prioritas berjalan dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.

"APBN nya sudah kita sepakati di Undang-Undang APBN 2026 kemarin. 5,4 persen (pertumbuhan ekonomi-red)  berpeluang untuk bisa kita tingkatkan dengan efektifitas dari mesin-mesin pertumbuhan tadi," ungkapnya. (raa)