Reaksi Istana soal Purbaya Digeruduk 18 Kepala Daerah karena Pemotongan TKD Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah angkat bicara soal sejumlah kepala daerah yang mendatangi Menteri Keuangan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Istana menegaskan, pertemuan tersebut bukan bentuk konfrontasi, melainkan ruang dialog untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme penyaluran anggaran pusat ke daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah memberikan penjelasan menyeluruh kepada para kepala daerah mengenai skema baru TKD agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ia menekankan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan program nasional tetap berjalan tanpa hambatan.

"Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri," ujar Prasetyo dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

"Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung," imbuhnya.

Baca Juga

IHSG Terpuruk, Menkeu Purbaya Tetap Pede Bisa Tembus 10.000: Fokus Saya Jaga Fundamental Ekonomi

Prasetyo menjelaskan bahwa transfer tidak langsung mencakup berbagai program prioritas nasional yang juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo.

Menanggapi kekhawatiran sebagian kepala daerah yang ingin menyesuaikan alokasi anggaran dengan janji kampanye politik mereka, Prasetyo menilai perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, agar tata kelola keuangan lebih efisien dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur diketahui mendatangi Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Mereka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemotongan TKD yang dianggap berdampak pada belanja daerah.

Dalam pertemuan itu, para gubernur juga membahas alokasi anggaran infrastruktur serta meminta agar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditanggung pemerintah pusat.