Purbaya Tegas Tolak Rencana Luhut Dirikan Family Office Pakai Uang Negara: Bangun Sendiri Saja

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mendirikan family office di Indonesia dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk pembiayaan proyek tersebut. Menurutnya, jika Dewan Ekonomi Nasional ingin membangun family office, maka harus dilakukan secara mandiri tanpa membebani kas negara.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Fokus pada Anggaran yang Tepat dan Transparan

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan fokus mengelola APBN untuk program yang jelas manfaatnya bagi masyarakat luas. Ia ingin memastikan setiap anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bebas dari potensi kebocoran.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ujarnya.

Baca Juga

Purbaya Ungkap Rencana Baru soal Subsidi BBM Pertalite, Masyarakat Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli?

Purbaya juga menegaskan tidak terlibat sama sekali dalam proses perencanaan maupun pembentukan family office tersebut. Ia bahkan mengaku belum memahami secara detail konsep yang tengah diusulkan oleh DEN.

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuhnya.

Luhut Pastikan Proyek Tetap Jalan

Sebelumnya, Ketua DEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa proyek family office tetap berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan layanan tersebut bisa mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).

Menurut Luhut, family office atau Wealth Management Consulting (WMC) bertujuan menarik minat para investor kelas dunia, termasuk kelompok ultra high-net-worth individuals (UHNWI), agar menanamkan modalnya di Indonesia. Skema ini diyakini bisa memperkuat ekosistem keuangan nasional dan mendorong arus investasi global masuk ke Tanah Air.

Luhut menyebut, pemerintah telah meminta masukan dari Ray Dalio, pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, untuk membantu menyempurnakan konsep family office tersebut.

“Ya kita harap tahun ini harus bisa,” kata Luhut optimistis.

Pemerintah Diminta Transparan

Rencana pendirian family office di Indonesia sebelumnya memicu pro dan kontra, terutama soal sumber pendanaannya. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik.

Sementara itu, sikap tegas Purbaya menjadi penegasan bahwa Kementerian Keuangan ingin menjaga disiplin fiskal dan memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan proyek yang belum jelas arah dan manfaatnya.

Dengan penolakan ini, bola panas kini berada di tangan Dewan Ekonomi Nasional. Jika proyek family office tetap ingin dijalankan, maka mereka harus mencari sumber pendanaan di luar APBN. (nsp)