Apa Itu Family Office? Proyek Andalan Luhut yang Ditolak Purbaya Dibiayai dari APBN

Jakarta, tvOnenews.com – Proyek andalan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berupa pembentukan family office kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika proyek tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penolakan ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya family office yang menjadi salah satu inisiatif utama Luhut untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia?

Family Office Adalah?

Family office atau Wealth Management Consulting (WMC) adalah firma pengelola kekayaan yang melayani individu atau keluarga dengan aset bernilai sangat tinggi, atau ultra high-net-worth individuals (UHNWI).

Tujuan utamanya adalah memberikan layanan finansial eksklusif seperti pengelolaan investasi, perencanaan pajak, hingga strategi warisan, tanpa harus melalui mekanisme pajak konvensional di negara tujuan investasi.

Dengan kata lain, konsep ini memungkinkan para konglomerat global untuk menanamkan uangnya di Indonesia melalui satu pintu investasi khusus yang aman, fleksibel, dan berskala internasional.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tiba-tiba Kumpulkan Jajaran Pejabat Tinggi Kemenkeu di Lobby Kantor, Ada Apa?

Luhut menyebut, family office akan berfungsi sebagai “magnet finansial” untuk menarik dana dari investor kakap dunia agar masuk ke pasar Indonesia.

Proyek Strategis di Bali

Berdasarkan penelusuran, DEN berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Kawasan ini disiapkan sebagai gerbang masuk investasi global ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Gagasan ini sudah dibahas sejak 2024, ketika Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo. Proyek ini bahkan disebut-sebut sebagai upaya menyaingi pusat keuangan Singapura dan Hong Kong yang selama ini menjadi tujuan utama pengelolaan dana global.

Luhut menargetkan proyek family office dapat mulai beroperasi tahun 2025, dan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7/2025).

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio — pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates — untuk menyempurnakan konsepnya.

Purbaya Tolak Gunakan APBN

Meski dinilai ambisius dan potensial, rencana tersebut mendapat penolakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk mendanai proyek family office.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, penggunaan APBN harus tetap fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung bagi rakyat.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam rencana tersebut dan belum memahami sepenuhnya konsep family office yang tengah digagas Luhut.

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” tambahnya.

Jalan Panjang Proyek Family Office

Penolakan Purbaya menjadi sinyal bahwa proyek family office harus mencari alternatif pendanaan di luar APBN, seperti melalui kemitraan publik-swasta atau investasi langsung dari pihak asing.

Meski demikian, Luhut tetap optimistis bahwa family office akan menjadi tonggak baru bagi ekosistem keuangan Indonesia dan mampu menarik miliaran dolar investasi asing.

Kini, nasib proyek ambisius ini tergantung pada seberapa matang konsep yang ditawarkan dan bagaimana pemerintah meyakinkan publik bahwa family office bukan sekadar proyek elit, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. (nsp)