Menkeu Purbaya Tegas Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis: Kalau Nggak Diserap, Saya Tetap Bayar Bunga

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025.

Ia menyoroti potensi sisa anggaran yang belum terserap hingga akhir tahun karena hal itu tetap menjadi beban keuangan negara.

“Malah bagus kalau bisa (dihabiskan), tetapi kalau enggak bisa dihabisin, uangnya di mana? Dianggurin saja? Saya kan bayar bunga, itu saja,” ujar Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menekankan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran menjadi kunci agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan gizi masyarakat. Ia berharap seluruh kementerian dan lembaga pelaksana MBG mampu menuntaskan realisasi anggaran sebelum tutup buku tahun fiskal.

“Jadi kita dorong supaya saya enggak bisa ambil anggarannya karena anggarannya habis, itu kan bagus,” kata Purbaya.

Pernyataan ini menegaskan kembali sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang sebelumnya memastikan tidak ada rencana pengalihan anggaran program MBG.

Baca Juga

Purbaya Temukan Banyak Masalah dalam Keuangan MBG di Daerah, BGN Diminta Segera Benahi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, menampik isu pengalihan dana MBG. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas utama pemerintah.

“Program utama Bapak Presiden. Tidak mungkin dialihkan-alihkan, insyaallah. Itu program sangat penting dan menjadi program utama,” ujar Zulhas di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/10/2025).

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menekan angka stunting dan memperkuat sumber daya manusia. Namun, hingga kuartal III-2025, tingkat penyerapan anggarannya masih di bawah 30 persen dari total pagu yang mencapai Rp71 triliun.

Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, tekanan kini mengarah pada percepatan distribusi dan pelaksanaan di lapangan agar program ini tak hanya simbolik, tetapi benar-benar menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (agr/raa)