Anindya Bakrie Soroti Kesenjangan Likuiditas Pusat-Daerah: Pemda Tertekan, Ekonomi Bisa Lesu

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyoroti adanya kesenjangan likuiditas antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya bisa berdampak pada perlambatan ekonomi di tingkat lokal.

Ia mengingatkan, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak memicu langkah-langkah ekstrem dari pemerintah daerah, seperti menaikkan pajak daerah secara cepat.

“Yang pertama kita mengetahui bahwa satu dari bujet APBN ini kan, sepertiga yang biasa langsung ke daerah, itu dipotong sekitar 30 persen, rata-rata. Jadi ada yang 50 persen, ada yang 10 persen. Nah ini menyebabkan likuiditas di daerah itu pas-pasan,” ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2025).

Menurutnya, pemangkasan anggaran daerah itu dapat menekan pergerakan ekonomi lokal dan membuat kepala daerah mengambil kebijakan jangka pendek yang justru membebani masyarakat.

“Sehingga kalau tidak dijaga, mereka itu bukan saja perekonomian tidak bergeliat, tapi pemimpin daerah berpikir cepat menaikkan PBB dan lain-lain,” tegasnya.

Anindya menambahkan, saat ini pemerintah pusat justru memiliki cadangan likuiditas yang besar. Ia menyoroti adanya perpindahan dana dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai ratusan triliun rupiah, yang menunjukkan tumpukan dana di pusat.

Baca Juga

Kadin Ajak Belarus Bangun Pabrik di Indonesia, Jangan Sekadar Jadikan RI Pasar Ekspor

“Sedangkan di pusat itu terlihat banyak dengan likuiditas. Perpindahan dari dana, dari Bank Indonesia Rp200 triliun, pindah ke Himbara. Jadi terkesan benar-benar banyak sekali likuiditas yang memang ada,” jelasnya.

Ia menilai, perbedaan tajam antara daerah yang kekurangan likuiditas dan pusat yang kelebihan dana harus segera dijembatani agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap merata. Salah satu solusinya, kata Anindya, adalah dengan mempercepat konektivitas ekonomi melalui transformasi digital.

“Nah jadi ada semacam perbedaan antara yang banyak likuiditas sama yang kurang likuiditas antara pusat dan daerah. Nah kalau kita lihat esensinya kan kalau dunia digital ialah menyambungkan semua secepat mungkin, sebaik mungkin, seefisien mungkin, ya tanpa perantara,” paparnya.

Anindya menegaskan, digitalisasi ekonomi dapat menjadi kunci untuk menciptakan pemerataan dan mendorong pertumbuhan di tengah tekanan fiskal daerah.

“Dan ini saya rasa bisa membangun multiplikasi perekonomian yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (agr/raa)