PPI Jepang Nilai Kebijakan Prabowo Beri Harapan Segar

“Efek psikologisnya besar bagi rakyat kecil merasa negara hadir. Tapi harus ada jaminan bahwa kebijakan ini diikuti dengan penguatan kapasitas usaha, agar produktivitas benar-benar tumbuh,” katanya.

Ia menilai, sinergi antara MBG dan penghapusan utang menggambarkan pola kebijakan sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemandirian. 

"Pemerintah, tengah mencoba membangun ekosistem kesejahteraan yang berbasis komunitas, bukan sekadar menyalurkan bantuan", tambahnya. 

Dalam pandangan Prima, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya soal angka penerima manfaat atau besarnya anggaran, tetapi pada perubahan struktural seperti penurunan angka tengkes, peningkatan produktivitas, dan berkurangnya kemiskinan ekstrem.

“Presiden Prabowo memulai dengan keberanian mengambil kebijakan pro rakyat yang nyata. Tantangannya sekarang adalah menjaga integritas implementasi, memastikan transparansi, dan memperkuat kapasitas SDM pelaksana,” ujar Prima.

Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pendanaan yang berkelanjutan. Pemerintah, menurutnya, perlu menyiapkan skema multi years yang terintegrasi lintas kementerian, dengan audit independen dan pelibatan komunitas lokal. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik dapat tumbuh dan program menjadi tahan terhadap guncangan politik maupun ekonomi", tegasnya. 

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Menurutnya, kemandirian rakyat tidak lahir dari bantuan sesaat, melainkan dari konsistensi kebijakan yang memberi ruang tumbuh bagi ekonomi produktif. 

"Itu yang kini mulai dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo, hal ini patut diapresiasi,” pungkasnya.