Purbaya Vs Dedi Mulyadi soal Uang Mengendap Rp4,1 Triliun: Kemungkinan KDM Dikibulin Anak Buahnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jawaban menohok terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal data dana mengendap Pemprov Jawa Barat.

Hal itu lantaran Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sempat menantang Purbaya untuk buka-bukaan soal data dana daerah yang disebut mengendap hingga triliunan rupiah.

Purbaya menegaskan, data soal pengendapan uang Pemerintah Daerah itu telah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI).

Oleh karena itu, Purbaya menyarankan agar KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI jika ingin mengetahui data itu secara detail.

Menkeu yang juga mantan Kepala LPS itu juga dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar yang meladeni ocehan Dedi Mulyadi.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," kata Purbaya dikutip Rabu (22/10/2025).

Baca Juga

Purbaya Kucurkan Belanja Negara Rp809 Triliun di Awal 2026 demi Dongkrak Konsumsi dan Investasi

Sebagai informasi, Menkeu Purbaya sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 karena mengendapnya uang Pemda di bank-bank.

Purbaya sempat menyinggung adanya 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

Diketahui bahwa total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai angka Rp234 triliun. Dari 15 Pemda itu, Pemprov Jabar berada di urutan kelima dengan pengendapan mencapai Rp4,1 triliun, sementara urutan pertama ada Provinsi Jakarta dengan Rp14,6 triliun.

Itu semua terungkap saat pemaparan Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 dengan Menkeu Purbaya, Senin (21/10/2025).

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyarankan agar KDM meminta anak buahnya melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

Sebab, bisa saja KDM justru disodorkan data yang keliru oleh anak buahnya alias dikubuli.