Usai Cocokan Data Kas Daerah ke Kemendagri, Dedi Mulyadi ke Bank Indonesia Tanyakan Dana Mengendap Rp4,1 Triliun
- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertolak ke kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, usai mendapatkan data bahwa kas daerah yang tersimpan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bank Jawa Barat hanya sebesar Rp2,6 triliun.
Hal itu disampaikan dirinya usai mendapatkan kesamaan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu (21/10).
Adapun tujuan Dedi Mulyadi ke Bank Indonesia lantaran ingin memastikan waktu kepemilikan data yang didapat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai uang mengendap Rp4,1 triliun.
“Sekarang kita mau langsung ke BI mau nanyain Rp4,1 triliun itu posisi kapan sih? Kan kemarin tidak dijelaskan Rp4,1 triliun, itu posisi kapan?,” ucap Dedi, kepada awak media.
Sebab menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki uang Rp4,1 triliun. Kemudian jika uang tersebut didapat dari data beberapa bulan yang lalu, maka dirinya menilai tidak perlu diungkap saat ini.
“Kalau posisi hari ini kami nggak ada uang segitu. Namun kalau posisinya bulan apa, ya kalau yang bulan dulu kan nggak usah diceritain hari ini, kan uangnya juga sudah nggak ada,” tutur Dedi.
Sementara itu, Dedi mengatakan, dengan adanya perkataan soal uang mengendap Rp4,1 triliun, maka akan menimbulkan persepsi negatif di tengah kebutuhan publik terhadap kegiatan pembangunan.
“Kan persepsi publik ini kan terbangun bahwa seolah-olah daerah ini di tengah-tengah kebutuhan publik terhadap kegiatan pembangunan menyimpan uangnya, mengendapkan uangnya dalam bentuk deposito di banknya masing-masing,” sebut Dedi.
“Bahkan di bank di luar bank pemerintah kan begitu pernyataannya. Tetapi yang terjadi adalah uang yang ada di kami adalah uang persediaan. Uang kas daerah, uang kas daerah itu kasnya ada di bank. Yang uang itu dalam setiap waktu dibelanjakan,” lanjutnya.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 lantaran mengendapnya uang Pemda di bank-bank.
Purbaya juga menyinggung adanya 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Load more